Wiranto Minta Publik Tak Termakan Isu Upaya Delegitimasi Penyelenggara Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta masyarakat tak termakan isu pendelegitimasian penyelenggara pemilu.

Hal itu disampaikan Wiranto usai memimpin rapat kesiapan penyelengaraan Pemilu 2019 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

"Kami hanya mengharapkan masyarakat kebal isu. Karena memang kalau hari-hari kami kerjanya membantah isu, nanti KPU enggak kerja, Bawaslu enggak kerja, kami juga enggak kerja. Kami mengimbau masyarakat untuk pandai melihat apakah isu itu benar atau enggak," ujar Wiranto.

Sebab, kata Wiranto, pemerintah tak mungkin hanya bekerja untuk menangkal isu yang tidak benar. Ia mengatakan, pemerintah memiliki banyak target kinerja yang harus dicapai selain mengklarifikasi isu.

Ia menambahkan, polisi juga akan bekerja menelusuri isu tersebut. Jika ditemukan cukup bukti bahwa isu tersebut ternyata hoaks, polisi akan memprosesnya secara hukum.

Baca juga: Upaya Delegitimasi Penyelenggara Pemilu Sebabkan Kekerasan dan Apatisme

"Jadi isu-isu yang seperti itu saya kira sedapat mungkin memang kami jelaskan ke masyarakat. Tapi kalau isu yang terlalu aneh, terlalu mengada-ada, kami hanya mengharapkan masyarakat kebal isu," tutur Wiranto.

"Dan kita sudah punya teknologi untuk menyusuri sejak dari penyebar isu itu siapa. Jadi hukum yang akan bicara kalau isu itu merupakan hoaks. Tapi kalau isu itu merupakan satu permasalahan pasti kami jawab," lanjut dia.