Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu: Delegitimasi Penyelenggara Pemilu Bentuk Kekerasan

Kompas.com - 13/03/2019, 15:11 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, upaya delegitimasi terhadap Bawaslu dan KPU bisa disebut sebagai bentuk kekerasan pemilu.

Upaya delegitimasi yang dimaksud adalah penyebaran informasi hoaks dan tuduhan yang tidak berdasar pada fakta, yang ditujukan ke penyelenggara pemilu atau terkait dengan tahapan pemilu.

"Ketika ada informasi yang salah disebarkan ke publik, kemudian pesannya yang tertangkap adalah penyelenggara tidak netral, secara tidak langsung orang akan berpikir bahwa kami tidak netral, kami berpihak ke kanan dan ke kiri, itu kekerasan," kata Afif di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

"Kekerasan yang halus terhadap kami seakan dituduh tidak netral pada saat melakukan pekerjaan-pekerjan. Padahal itu adalah informasi yang tidak benar kemudian dipahami orang yang tidak tahu persis seolah-olah informasi itu benar," sambungnya.

Baca juga: Menurut KPU, Ada Narasi yang Dibangun Seolah Pihaknya Curang

Menurut Afif, informasi hoaks terkait pemilu biasanya disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak terlalu jelas identitasnya.

Namun, umumnya dilakukan oleh relawan dan simpatisan peserta pemilu.

Padahal, jika hoaks diproduksi dan disebarkan oleh relawan dan simpatisan, maka yang bersangkutan tak dapat dikenai Undang-Undang Pemilu.

Sebab, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya mengatur larangan penyebaran hoaks oleh peserta, pelaksana, atau tim kampanye pemilu.

Baca juga: Khawatir Kecurangan, Prabowo Minta Pendukungnya Awasi Pencoblosan

"Tapi kalau hoaks dan ujaran kebencian tersebut tersebar di media sosial, biasanya yang dipake adalah UU ITE. Jadi di UU Pemilu-nya lewat, UU yang lain diproses," ujar Afif.

Untuk menekan terjadinya kekerasan pemilu berupa hoaks, Afif mengimbau supaya elite parpol dan tim kampanye tidak berkampanye dengan hoaks.

Timses diminta untuk ikut menjaga tahapan penyelenggaraan pemilu yang bersih dan kondusif.

"Kalau kemudian di narasinya para timses ini menyatakan bahwa jangan pakai hoaks tapi kemudian dia juga berkampanye dengan hoaks, ya percuma saja. Jadi sebagian sumbernya itu adalah dari masing-masing timses dan dampaknya untuk tidak menjadikan penyebaran berita bohong, itu sebagai strategi dalam kampanye," kata Afif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com