Pengamat: Upaya Delegitimasi Pemilu "Bisnis Produk Politik"

Kompas.com - 15/03/2019, 18:15 WIB
Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry AmsyariFabian Januarius Kuwado Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry Amsyari

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menyebut, upaya delegitimasi penyelenggara pemilu merupakan "bisnis produk politik".

Menurut Feri, bukan tidak mungkin bahwa upaya delegitimasi yang dilakukan melalui sejumlah cara, seperti penyebaran berita bohong, diinisiatif oleh tim kampanye peserta pemilu.

Sebab, dilihat dari pola yang ada, selalu ada pihak yang seolah mengambil 'keuntungan' dari proses delegitimasi penyelenggara pemilu.

"Saya agak yakin ini inisiatif tim, karena kadang-kadang semangat untuk melakukan, upaya memenangkan itu timnya, karena di balik kemenangan mendapatkan keuntungan," kata Feri saat ditemui di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019).


Baca juga: Wiranto Minta Publik Tak Termakan Isu Upaya Delegitimasi Penyelenggara Pemilu

"Saya agak optimistis bahwa dua calon secara langsung tidak memerintahkan, tapi lebih ke arah pembiaran, karena bagaimanapun kampanye negatif itu terjadi pada kedua paslon dan itu tidak mungkin hanya dimainkan oleh di luar tim karena terpola," sambungnya.

Feri mengatakan, pihak yang berniat memanfaatkan proses delegitimasi penyelenggara pemilu ingin supaya ada anggapan kecurangan pada proses pemilu.

Sehingga, apapun hasil pemilu nanti, seolah bisa menggunakan narasi delegitimasi penyelenggara pemilu dengan tuduhan kecurangan yang dilakukan penyelenggara.

Oleh karenanya, Feri mengatakan, KPU harus terus berupaya untuk melawan upaya delegitimasi.

Hal ini penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara dan tahapan pemilu.

Baca juga: KPK: Jangan Asal Pilih di Pemilu 2019

"Karena itu KPU harus melalukan upaya mengcounter ini, karena menurut saya ini bagian bisnis produk politik, harus dilawan bersama-sama," tegas dia.

Awal Januari 2019 lalu, muncul isu berupa 7 kontainer surat suara pemilu tercoblos. Kabar ini dipastikan hoaks, dan pelaku sudah diproses oleh pihak berwajib.

Dua bulan setelahnya, muncul kabar surat suara tercoblos di Sumatra Utara.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, dua kasus ini adalah sebagian dari upaya delegitimasi sejumlah pihak terhadap KPU.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Diguyur Hujan, Grup Sabyan Gambus Hibur Pendukung Prabowo-Sandiaga

Diguyur Hujan, Grup Sabyan Gambus Hibur Pendukung Prabowo-Sandiaga

Regional
SDF Serukan Bentuk Pengadilan Internasional untuk Para Tersangka ISIS

SDF Serukan Bentuk Pengadilan Internasional untuk Para Tersangka ISIS

Internasional
Saat Kampanye, Prabowo Berikan Baju Safari Kesayangannya ke Mantan Bupati Merauke

Saat Kampanye, Prabowo Berikan Baju Safari Kesayangannya ke Mantan Bupati Merauke

Nasional
Mahasiswa China di Kanada Diculik Gerombolan Pria Bertopeng

Mahasiswa China di Kanada Diculik Gerombolan Pria Bertopeng

Internasional
Jadi Fasilitator Desa Terbaik, 2 Warga NTT Bertemu 3 Menteri dan Belajar ke India

Jadi Fasilitator Desa Terbaik, 2 Warga NTT Bertemu 3 Menteri dan Belajar ke India

Regional
Jaksa KPK Tuntut Pencabutan Hak Politik Irwandi Yusuf

Jaksa KPK Tuntut Pencabutan Hak Politik Irwandi Yusuf

Nasional
Pemenang DSC 2018, Memikat dengan 'Piawai', 'Paham' dan 'Persona'

Pemenang DSC 2018, Memikat dengan "Piawai", "Paham" dan "Persona"

Edukasi
Orangtua Bayi Bernama Gopay Dapat 'Cash Back' Rp 500 Ribu Per Bulan

Orangtua Bayi Bernama Gopay Dapat "Cash Back" Rp 500 Ribu Per Bulan

Regional
Hari Ini dalam Sejarah, RCA Merilis Televisi Berwarna Pertama di Dunia

Hari Ini dalam Sejarah, RCA Merilis Televisi Berwarna Pertama di Dunia

Internasional
Ini Nama 9 Panelis Debat Keempat Pilpres

Ini Nama 9 Panelis Debat Keempat Pilpres

Nasional
Sandiaga Uno Sebut Pegiat OK OCE Terbanyak Ada di Jakarta Barat

Sandiaga Uno Sebut Pegiat OK OCE Terbanyak Ada di Jakarta Barat

Nasional
'Tarif MRT Rp 8.500 Sangat Murah dan Terjangkau, Semoga Masyarakat Beralih...'

"Tarif MRT Rp 8.500 Sangat Murah dan Terjangkau, Semoga Masyarakat Beralih..."

Megapolitan
Kominfo Belum Putuskan Aturan soal 'Buzzer' Politik di Masa Tenang

Kominfo Belum Putuskan Aturan soal "Buzzer" Politik di Masa Tenang

Nasional
Mantan Perdana Menteri Sebut Pemilu Thailand Diwarnai Kecurangan

Mantan Perdana Menteri Sebut Pemilu Thailand Diwarnai Kecurangan

Internasional
Kasus Pemotor Tewas Tertimpa Baliho Capres, Polisi Tetap Menyelidiki Walau Keluarga Pasrah

Kasus Pemotor Tewas Tertimpa Baliho Capres, Polisi Tetap Menyelidiki Walau Keluarga Pasrah

Regional

Close Ads X