Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Migrasi" Suara Jelang Pilpres 2019, Mungkinkah Terjadi?

Kompas.com - 26/03/2019, 07:45 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemilihan Presiden 2019 akan berlangsung kurang dari satu bulan lagi.

Dalam satu pekan terakhir, sejumlah lembaga survei mengeluarkan hasil survei mereka soal elektabilitas dua pasang calon presiden dan wakil presiden.

Survei Vox Populi, misalnya, menyebutkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapatkan dukungan 54,1 persen responden. Pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan suara 33,6 persen. Jumlah responden yang tidak tahu atau tidak menjawab 12,3 persen.

Sementara itu, survei Charta Politika menunjukkan, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf ada pada angka 53,6 persen. Adapun Prabowo-Sandi 35,4 persen. Sisanya sebanyak 11 persen menjawab tidak tahu.

Baca juga: Survei Charta Politika: Jokowi-Maruf 53,6 Persen, Prabowo-Sandi 35,4 Persen

Ada pula survei Litbang Kompas yang menyebutkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 49,2 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 37,4 persen. Sebanyak 13,4 persen responden menyatakan rahasia.

Hasil survei ini bisa saja berbeda dengan hasil akhir penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasangan calon yang kurang diuntungkan dalam berbagai survei yakin akan ada migrasi atau perpindahan suara pada hari pencoblosan yang berlangsung pada 17 April 2019.

Undecided voters alias pemilih yang belum menentukan pilihan dinilai akan menentukan pilihannya pada hari-H.

Bahkan, ada harapan pendukung lawan politik memindahkan dukungannya ke lawan. Pertanyaannya, mungkinkah terjadi?

"Undecided voters" punya pilihan

Bagi pasangan calon yang mengharapkan perpindahan suara ini, undecided voters sering kali menjadi target.

Jika hasil penghitungan suara lebih besar daripada survei, tim sukses biasanya mengklaim bahwa mereka mendapat dukungan dari para undecided voters.

Akan tetapi, jangan terkecoh. Mereka yang belum menentukan pilihan bukan berarti belum punya pilihan.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisyah Putri mengatakan, bisa saja mereka sudah punya pilihan.

"Bisa saja dalam survei, dia tidak menjawab atau merahasiakannya," ujar Aisyah dalam sebuah diskusi di Jalan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (24/3/2019).

Baca juga: Timses Harus Waspada, Bisa Ada Fenomena Migrasi Suara di Menit Terakhir

Menurut dia, akan lebih tepat jika lembaga survei menyebut mereka sebagai unidentified voters.

Sebab, bisa saja mereka pendukung loyal, tetapi dengan berbagai pertimbangan tidak memberikan jawaban yang jujur saat disurvei.

"Karena ini menjadi blunder jika (dua timses) melihat swing voters bisa direbut semua. Padahal bisa saja mereka sudah loyal tetapi merahasiakan," kata Aisyah.

Undecided voters yang sesungguhnya merupakan kelompok yang paling rasional.

Persentase jumlahnya sulit diketahui dan merupakan yang paling sulit untuk ditarik dukungannya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com