Timses Harus Waspada, Bisa Ada Fenomena Migrasi Suara di Menit Terakhir

Kompas.com - 24/03/2019, 17:02 WIB
(Dari kiri ke kanan) Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor, founder Rumah Demokrasi Ramdansyah, peneliti LIPI Aisyah Putri, dan tim Badan Pemenangan Prabowo-Sandia, Rizaldi Priambodo dalam sebuah diskusi di Jalan Cikini, Minggu (24/3/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA (Dari kiri ke kanan) Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor, founder Rumah Demokrasi Ramdansyah, peneliti LIPI Aisyah Putri, dan tim Badan Pemenangan Prabowo-Sandia, Rizaldi Priambodo dalam sebuah diskusi di Jalan Cikini, Minggu (24/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa hasil survei pernah berbeda jauh dari hasil penghitungan di lapangan dalam beberapa kesempatan pemilu. Contohnya seperti yang terjadi dalam Pilkada DKI 2017, serta Pilkada Jawa Tengah dan Jawa Barat tahun 2018.

Pada Pilkada DKI 2017, pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat diprediksi menang tetapi akhirnya kalah.

Sedangkan, pada Pilkada Jawa Tengah, lembaga survei memprediksi suara Sudirman Said-Ida Fauziah tidak melebihi 20 persen. Namun kenyataannya sampai 40 persen.

Baca juga: Pemilu Sumbang 0,3 Persen ke Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sementara itu pada Pilkada Jawa Barat, lembaga survei menempatkan pasangan Sudrajat-Syaikhu pada urutan ketiga. Namun pada akhirnya suara yang didapat Sudrajat-Syaikhu melebihi prediksi lembaga survei itu.

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor mengatakan, terkadang memang bisa terjadi fenomena yang tidak bisa ditangkap lembaga survei.

"Pertanyaannya apakah ini didorong hasil survei atau ada faktor lain? Menurut saya peran survei ini tidak terlalu menentukan. Ada faktor lain yang menjadi latar belakang kenapa terjadi migrasi suara," ujar Firman dalam sebuah diskusi di Jalan Cikini, Minggu (24/3/2019).

Baca juga: Polisi Waspadai Gangguan Konvensional Jelang Pemilu 2019

Migrasi suara ini seringkali terjadi di menit-menit terakhir sehingga tidak terbaca oleh lembaga survei.

Faktor pertama adalah karena ketidakpuasan. Bisa saja awalnya mereka merupakan soft voters atau pemilih yang tidak loyal salah satu pasangan calon. Namun, karena tidak puas dengan paslon yang diusung, mereka berubah pilihan pada detik terakhir.

Firman mengatakan fenomena ini juga sering terjadi di kelompok swing voters.

"Yang jelas ini terjadi secara akumulatif dan biasanya terjadi di area swing voters. Mereka fungsinya wait and see. Dia sudah mulai merasakan beberapa hal yang tidak seindah yang disampaikan sehingga dia kemudian mulai berhitung secara rasional," kata Firman.

Baca juga: Pesan Dewan Pers untuk Media Jelang Pemilu 2019

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X