Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Parpol Baru yang Paling Banyak Ditolak Masyarakat, Ini Tanggapan PSI

Kompas.com - 21/03/2019, 16:19 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi partai politik baru yang paling banyak ditolak masyarakat. Hal itu tampak dari hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 22 Februari-5 Maret 2019.

Survei itu menunjukkan responden yang resistan atau menolak PSI mencapai 5,6 persen. Padahal elektabilitas PSI berdasarkan survei itu hanya 0,9 persen.

Angka resistansi itu jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan tiga partai pendatang baru lainnya.

Partai Perindo misalnya, yang memiliki elektabilitas 1,5 persen, resistansinya 1,9 persen. Kemudian Berkarya dengan elektabilitas 0,5 persen, resistansinya 1,3 persen. Selanjutnya, Garuda dengan elektabilitas 0,2 persen, resistansinya 0,9 persen.

Baca juga: Kepada Ketua KPU, PSI Usul agar Ada Debat 16 Parpol

Namun Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wajar apabila partainya mendapat resistansi dari sebagian masyarakat. Menurut dia, penolakan itu merupakan sebuah konsekuensi logis dari sikap PSI yang menjunjung tinggi ideologi antikorupsi dan anti intoleransi.

Soal komitmen antikorupsi misalnya, PSI tak mengusung satu pun caleg mantan narapidana kasus korupsi. Bahkan Antoni mengklaim PSI ikut mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum membuat aturan yang melarang parpol mencalonkan mantan koruptor.

"Jadi kami mendapat resistensi dari para koruptor atau orang-orang yang selama ini hidup dalam suasana yang korup," kata Antoni kepada Kompas.com, Kamis (21/3/2019).

Lalu mengenai komitmen anti intoleransi, menurut dia PSI berani menyatakan penolakan pada Perda Syariah dan praktik poligami. Antoni menyebut sikap PSI tersebut membuat sejumlah kalangan tidak nyaman.

"Jadi justru angka (resistansi) itu menunjukkan posisi kami tampak bedanya kami dengan partai nasionalis yang lain," kata Antoni.

Baca juga: PSI Diprediksi Tak Lolos Parlemen, Jubir Sebut Partai Muda Harus Dikasih Ujian

Mengenai elektabilitas PSI yang masih di angka 0,9 persen, menurut Antoni pihaknya akan terus bekerja keras di sisa masa kampanye ini. Ia meyakini pada akhirnya PSI bisa melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen dan melenggang ke Senayan.

"Di sekitar 27 hari ini, saya dan ketua umum terus jalan ke berbagai kabupaten/kota yang menurut kami punya potensi besar untuk menaikkan elektabilitas PSI. Semua caleg juga mengetuk pintu rakyat dan pintu hati tanpa lelah. Insyaallah di 17 April mendatang akan berbuah manis," kata dia.

Kompas TV Pasca-salah satu kadernya divonis bebas murni, karena terbukti tidak ada unsur kesengajaan dalam dugaan melakukan kampanye ditempat terlarang, tim advokasi Partai Solidaritas Indonesia akan melaporkan oknum Bawaslu yang diduga telah melakukan pelanggaran pada kasus ini. Hal ini dikatakan oleh tim advokasi PSI pada saat konferensi pers bersama sejumlah wartawan. Pada tim advokasi PSI melaporkan oknum-oknum Bawaslu yang diduga melakukan kesalahan dan pelanggaran kode etik dalam kasus tersebut, yakni Mariyamah dan M Zaini selaku anggota bawaslu dan ketua bawaslu Tanjung Pinang. Sebelumnya, kasus Ranat Mulia Pardede naik hingga ke pengadilan, setelah dilaporkan oleh salah satu mahasiswa yang menganggap caleg tersebut melakukan kampanye di area sekolah. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menganggap Ranat Mulia Pardede tidak bersalah dalam kasus tersebut. #PSI #PSILaporkanBawaslu #KaderPSIBebas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com