Kepada Ketua KPU, PSI Usul agar Ada Debat 16 Parpol

Kompas.com - 15/03/2019, 17:17 WIB
Audiensi PSI ke Ketua KPU terkait usulan debat antar partai politik di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaAudiensi PSI ke Ketua KPU terkait usulan debat antar partai politik di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat antar partai politik.

Hal ini disampaikan PSI melalui juru bicaranya Azmi Abubakar kepada Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019).

Menurut PSI, penting bagi KPU untuk memfasilitasi partai politik debat selayaknya debat capres-cawapres, agar publik dapat lebih mengenal caleg-caleg yang diusung setiap partai.

"Kami dari PSI melihat alangkah baiknya bila dalam waktu yang tersisa ini dibuka ruang oleh KPU, perdebatan antara partai politik. Agar masyarakat luas bisa menilai caleg-calegnya yang dipilih," kata Azmi.


Menurut Azmi, debat antarparpol juga bisa menarik perhatian publik terhadap kontestasi pemilu legislatif sehingga pemilih tidak hanya konsentrasi pada pemilu presiden.

"Kalau tidak, masyarakat hanya melulu menanti perbedaan atau pandangan-pandangan yang disampaikan oleh calon presiden 01 dan 02. Sedangkan masyarakat sepi dari record caleg-caleg," ujar dia.

Teknisnya, setiap partai politik bisa mengajukan juru bicara atau elite lainnya sebagai peserta debat.

Sementara, tema yang diangkat bisa seputar visi, misi, dan program partai terkait persoalan mendasar kebangsaan.

Ketua KPU Arief Budiman menyambut baik usulan tersebut. Menurut dia, ide ini menarik dan segar.

Akan tetapi, untuk merealisasikan ide ini harus mempertimbangkan sisa waktu kampanye yang tersedia. Sebab, melaksanakan debat antar 16 parpol tidak akan mudah.

"Semua hal mungkin ya. Cuma memang di ruang waktu yang sempit dan KPU punya SDM yang terbatas, memang harus kerja ekstra keras kalau mau dijalankan," ujar Arief.

Meski demikian, Arief mengatakan, usul PSI ini bakal dibahas dalam internal KPU.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X