Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilpres 2019, Pilpres Tergaduh dan Terseru yang Bisa Berujung ke Sengketa Pemilu

Kompas.com - 27/02/2019, 11:57 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, pemilihan presiden (Pilpres) 2019 adalah pilpres yang tergaduh dan terseru.

Hal itu terlihat dalam kampanye yang dilakukan kedua paslon, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam menggunakan media sosial.

"Pada Pilpres 2014, pertarungannya masih terlihat konvensional dalam berkampanye. Sedangkan pada Pilpres 2019, kampanyenya lebih modern dengan cara menggunakan media sosial," ujar Ujang kepada Kompas.com, Rabu (27/2/2019).

Baca juga: Bawaslu Jadwalkan Pelatihan Saksi Pemilu Digelar 20 Maret 2019

Dia menjelaskan, media sosial tidak hanya menjadi alat kampanye untuk mempublikasikan visi, misi, program, dan janji kedua paslon, tetapi juga menjadi media menyebar hoaks dalam berkampanye.

Media sosial tidak terlalu banyak digunakan pada Pilpres 2014. Sedangkan di Pilpres 2019, media sosial telah menjadi kekuatan tersendiri untuk kampanye politik yang dapat digunakan kedua paslon.

Baca juga: Antisipasi Kerawanan Jelang Pemilu, Anies Minta Warga Tak Main Hakim Sendiri

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2018).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2018).

 

Tak pelak, Ujang memprediksi Pilpres 2019 ini akan mengarah pada sengketa pemilu.

Untuk itu, aparat hukum wajib bertindak adil guna menyelesaikan kegaduhan tersebut.

"Faktor terjadinya sengketa Pilpres 2019, salah satunya adalah bahwa kedua kubu curiga dengan hasil pemilu yang dianggap banyak kecurangan. Padahal belum tentu curang," ungkapnya kemudian.

Baca juga: Wiranto Jamin Pemilu Aman, Pengusaha Diminta Tak Lari ke Luar Negeri

Selain itu, lanjut Ujang, masa kampanye yang terlalu panjang juga menjadi faktor adanya sengketa pemilu.

Sebab, kedua paslon sama-sama lelah dan akhirnya memunculkan kampanye yang tidak substantif, saling serang dan fitnah, serta menjatuhkan.

"Bahkan potensi konflik pun ada. Itu terjadi karena adanya polarisasi kedua kubu yang masih bersikap emosional, belum rasional. Konflik bisa saja akan diciptakan oleh salah satu kubu yang kalah, atau bisa juga dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab," tutur Ujang.

Kompas TV Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengunjungi Sumenep, Jawa Timur, Selasa (26/2). Prabowo disambut oleh warga dan pengurus Pondok Pesantren Assadad Ambunten. Dalam agendanya di Sumenep, Prabowo bersilaturahim dengan para ulama dan tokoh masyarakat. Di hadapan ratusan kiai dan ribuan relawan di Sumenep, Prabowo mengaku salah satu orang terkaya yang masuk dalam 1 persen rakyat Indonesia yang menguasai 40 persen kekayaan bangsa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com