KPU Diminta Buat PKPU untuk Selesaikan Kekurangan Surat Suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyelesaikan persoalan kekurangan surat suara untuk pemilih yang berpindah Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau pemilih yang tercatat di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Menurut Veri, persoalan itu bisa diselesaikan dengan cara pembuatan Peraturan KPU (PKPU) baru hasil dari terjemahan Undang-Undang Pemilu yang memuat pasal soal surat suara pemilih dan jaminan hak pilih.

PKPU itu nantinya akan mengatur soal kemungkinan KPU memindahkan surat suara untuk pemilih yang pindah TPS, dari TPS asal ke TPS tujuan.

"Opsi saya yang pertama lebih ke penyusuan PKPU saja. Jadi itu ditetapkan dalam PKPU, kan ia menafsirkan pasal yang berkaitan dengan itu," kata Veri usai sebuah diskusi di kawasan Guntur, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).

Baca juga: KPU Didorong Ajukan Uji Materi Aturan Pencetakan Surat Suara

"Contohnya Teluk Bintuni, ada ribuan pemilih pindahan. Pertanyaannya, surat suaranya diambil dari mana? Kan KPU punya data sebenarnya, desa itu tercatat di mananya, nah itu tinggal dipindahkan dari kabupaten/kota masing-masing ke Teluk Bintuni, secara teknis bisa dikirimkan," sambungnya.

Menurut Veri, opsi pemindahan surat suara paling mungkin dilakukan.

Sebab, setelah dicetak, surat suara didistribusikan ke kabupaten/kota. Dari situ, surat suara baru dikirim ke TPS. Pemindahan surat suara akan mudah dan cepat dieksekusi.

Veri menambahkan, tidak perlu ada uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan pencetakan surat suara. Sebab hal itu justru akan memakan waktu yang lama.

"Kalau soal waktu justru itu yang paling memungkinkan. Surat suara sudah ada, terus kemudian kan tinggal itu dikirimkan ke wilayah masing-masing di mana ia pindah memilihnya," ujar Veri.

Meski begitu, Veri mengakui, opsi ini berisiko dari sisi kerahasiaan dan keutuhan. Surat suara yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain bisa saja tak terjamin kerahasiaan dan keutuhannya.

Diberitakan sebelumnya, sebagian pemilih yang berpindah Tempat Pemungutan Suara (TPS) terancam tak bisa gunakan hak pilihnya.

Baca juga: KPU Pertimbangkan Uji Materi UU Pemilu Terkait Surat Suara

Hal ini karena terjadi kendala dalam penyediaan surat suara tambahan yang khusus diperuntukan bagi pemilih yang berpindah TPS atau pemilih 'pindah memilih'.

KPU mencatat, jumlah pemilih yang pindah TPS mencapai 275.923 pemilih. Mereka dicatat ke Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Jumlah tersebut, di beberapa TPS, ternyata melebihi jumlah ketersediaan surat suara cadangan yang hanya dialokasikan sebesar 2 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS.

Angka 275.923 pemilih masih mungkin bertambah karena KPU terus melakukan penyisiran potensi pemilih yang berpindah TPS hingga 17 Maret 2019.