Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Sebut Semangat UU ITE untuk Jamin Perlindungan Masyarakat

Kompas.com - 07/02/2019, 06:00 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menilai semangat dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bertujuan untuk melindungi warga masyarakat yang hak dan martabatnya dirugikan.

"Menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam undang-undang itu, dan undang-undang ini untuk melindungi pihak-pihak atau ada warga negara yang dirugikan harkat dan martabatnya, itu semangat dari UU ITE," kata Bambang itu di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (6/2/2019) malam.

Ia juga mengatakan, pembuatan undang-undang itu merupakan hasil pembahasan pemerintah bersama DPR. Kemudian juga melibatkan masukan dari pihak-pihak terkait lainnya.

Baca juga: Meutya Hafid: UU ITE Saat Ini adalah Versi yang Terbaik

Namun demikian, ia menilai maraknya pihak yang terjerat oleh UU ITE, diperlukan kebijaksanaan aparat penegak hukum dalam melihat undang-undang itu.

"Bahwa itu kemudian menjadi sekarang ini kan sangat tergantung penegak hukum, bagaimana membaca undang-undang itu. Itu ranahnya hukum, undang-undang sudah dibuat kita persilakan penegak hukum untuk melaksanakan daripada undang-undang itu," katanya.

Bambang menyoroti peranan strategis UU ITE juga untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian. Saat ini, ia memandang hal-hal seperti itu membuat elemen masyarakat menjadi terbelah. Jelang Pemilu 2019, kata dia, masing-masing kubu paling merasa benar dan ingin menang.

"Jauh daripada harapan kita sebagai pembuat undang-undang ingin sebetulnya ini demokrasi berjalan dengan baik, dengan happy tapi faktanya semua saling hujat dan saling bunuh karakter, saya sedih melihat kondisi hari ini," kata dia.

Baca juga: Sandiaga Berjanji Inisiasi Revisi UU ITE jika Terpilih

Selain penegakan hukum, Bambang juga menekankan pentingnya peran pemerintah, elite politik, hingga media massa untuk membangun kesadaran bersama akan nilai persatuan.

Kontestasi politik, lanjut dia, seharusnya menjadi perlombaan adu visi, misi dan program kerja untuk Indonesia yang lebih baik.

"Itulah substansi yang perlu kita bicarakan hari ini, masa kampanye yang panjang ini meresahkan dan mengancam terjadinya perpecahan yang serius, kita mendapatkan pelajaran yang penting," ujarnya.

Kompas TV Niatan cawapres Sandiaga Uno merevisi UU ITE jika diirnya terpilih kelak menuai kontroversi, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai hak merevisi UU ITE merupakan hak legislasi DPR bukan pada eksekutif layaknya Presiden atau Wakil Presiden. Cawapres Nomor Urut 02 Sandiaga Uno berencana merevisi Undang-Undang ITE. Benarkah undang-undang ini bermuatan pasal karet. Bagaimana penerapannya selama ini? Kita akan membahasnya dengan para narasumber anggota badan pemenangan nasional Prabowo-Sandiaga, Didi Irawadi. Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Dan anggota tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf, Akbar Faizal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com