Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pegawai KPK yang Diduga Mengalami Penganiayaan Telah Dioperasi

Kompas.com - 04/02/2019, 21:51 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pegawai KPK yang mengalami retak di hidung karena dugaan penganiayaan telah menjalani operasi.

Seperti diketahui, ada dua pegawai KPK sebelumnya yang diduga dianiaya oleh sejumlah orang di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (3/2/2019) dini hari.

"Tadi terakhir saya dapat informasi proses operasi terhadap bagian hidung sudah dilakukan dan alhamdulillah berhasil," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/2/2019).

Baca juga: Dugaan Penganiayaan 2 Pegawai KPK, Ini Penjelasan Resmi Pemprov Papua

Setelah operasi berjalan, kata Febri, pegawai yang bersangkutan akan menjalani proses perawatan lebih lanjut.

"Pegawai tersebut menjalani proses perawatan atau proses setelah operasi. Semoga dalam waktu tidak terlalu lama proses tersebut selesai," kata Febri.

Baca juga: Kronologi Penganiayaan Pegawai KPK di Hotel Borobudur Menurut Polisi

Kedua pegawai KPK diketahui ditugaskan secara resmi untuk mengecek ke lapangan tentang adanya indikasi tindak pidana korupsi. Meski demikian, Febri enggan menjelaskan indikasi tersebut lebih jauh.

Sebelum penganiayaan itu terjadi, kata Febri, sedang ada rapat pembahasan hasil review Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait RAPBD Papua Tahun Anggaran 2019.

Pembahasan dilakukan antara pihak pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

"Setelah dini hari pukul 00.00 WIB, hari Minggu tepatnya, ada beberapa orang yang mendekati tim KPK dan kemudian membawa pegawai KPK ini ke satu tempat di hotel tersebut, bertanya beberapa hal," kata Febri.

Baca juga: Dugaan Penganiayaan 2 Pegawai KPK, ICW Minta KPK Usut Kemungkinan Bocornya Informasi

Ia juga enggan menjelaskan keterkaitan rapat tersebut dengan dugaan penganiayaan serta apa yang ditelusuri KPK saat itu.

Kedua pegawai KPK tersebut menyampaikan bahwa mereka ditugaskan secara resmi oleh pimpinan KPK. Namun, kata Febri, penganiayaan dan pemukulan tetap dilakukan terhadap keduanya.

"Ada pengeroyokan gitu ya karena ada cukup banyak orang waktu itu yang melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap pegawai KPK yang menjalankan tugasnya," ujar dia.

Baca juga: KPK Optimistis Polisi Serius Usut Pelaku Penganiayaan Pegawainya

Atas peristiwa tersebut, KPK menjemput kedua pegawainya ke Polda Metro Jaya. Pelaporan dugaan penganiayaan dilakukan pada Minggu sekitar pukul 15.30 WIB.

Febri mengingatkan, penyerangan terhadap pegawai KPK yang sedang bertugas tak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

Apalagi, kata Febri, saat ditanya, petugas KPK telah menyampaikan bahwa mereka menjalankan tugas resmi.

Baca juga: Polri Minta Hasil Visum Dua Pegawai KPK

"Kalau kita baca dari beberapa pernyataan yang disampaikan pejabat di Papua itu dikatakan hanya karena persoalan mengambil foto ya. Tetapi, atas alasan apa pun juga sebenarnya tidak diperbolehkan seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri," ujarnya.

Di sisi lain, KPK akan menunggu hasil investigasi dari kepolisian.

"Kita tunggu bersama hasil investigasi dari Polri karena lokasinya sebenarnya tidak tersembunyi ya, ada di sebuah hotel, saksi lain banyak dan bukti lain kami pandang tim dari Polri bisa lebih cepat menemukan pelaku itu," ujar Febri.

Kompas TV Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M Syarif, menganggap teror bom molotov dan benda yang dicurigai sebagai bom rakitan sebagai risiko pekerjaan.<br /> <br /> Pasca teror bom molotov dan benda mirip bom di rumah dua pimpinan KPK, Laode M Syarif tetap pulang kantor ke kediamannya di Kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, seperti biasa pada Rabu (9/1).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com