Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Mensos Ungkap 4 Alasan PKH dan BPNT Mampu Turunkan Angka Kemiskinan

Kompas.com - 01/02/2019, 16:22 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, terdapat empat faktor penyebab yang membuat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berhasil menurunkan angka kemiskinan.

“Pertama PKH dan BPNT memberikan bantuan tepat sasaran karena berdasarkan basis data terpadu yang secara berkala diperbaharui atau update berkoordinasi dengan berbagai daerah,” kata Mensos saat memberikan sambutan di acara penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Asramah Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jumat (1/2/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Terkait update, Mensos menyatakan bahwa Boyolali termasuk daerah yang paling aktif dalam memperbaharui data. Daerah ini pun, telah membantu menurunkan angka stunting.

Adapun alasan kedua PKH dan BPNT bisa menurunkan angka kemiskinan, kata Mensos, karena kedua program tersebut berhasil mewujudkan keuangan inklusi. Ini terjadi lantaran PKH dan PBNT telah mendorong perubahan periaku KPM untuk mengenal transaksi non tunai.

“Hal ini terbukti dari temuan MicroSave yang menyebutkan, 87 persen KPM baru pertama kali memiliki ATM karena PKH dan BPNT melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Untuk ke depan, ibu-ibu KPM pun tidak perlu lagi menggunakan pin, cukup dengan finger print atau scan wajah saja sudah bisa mengambil bantuan,” ucap Agus Gumiwang.

Baca jugaSurvei Nyatakan 96 Persen Penerima Manfaat Puas dengan Program BPNT

Sementara itu, ketiga, lanjut Agus, karena PKH dan BPNT melibatkan masyarakat secara aktif untuk kerja sosial. Total saat ini, ada 40.000 sumber daya manusia (SDM) yang bekerja mengurus PKH. Lalu ada puluhan pekerja sosial untuk mengurus BPNT.

Itu pun belum termasuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendampaing sosial lain, serta usaha produktif seperti e-Warong yang merupakan tempat KPM mengambil bantuan sosial.

Seperti diketahui bahwa pada Maret 2018, persentase kemiskinan nasional untuk pertama kalinya telah mencapai 1 digit, yakni 9,82 persen. Angka ini kembali menurun jadi 9,66 persen pada Septermber 2018.

Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita menghadiri acara penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Asramah Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jumat (1/2/2019).
Dok. Humas Kementerian Sosial Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita menghadiri acara penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Asramah Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jumat (1/2/2019).
Mensos Agus pun mengklaim bahwa penurunan  itu terjadi akibat adanya PKH dan BPNT.  Khususnya BPNT, hasil survei MicroSave menyatakan bahwa program ini telah membantu memenuhi kebutuhan pangan KPM hingga 29 persen.

Hal tersebut sesuai dengan hasil temuan BP3KS Yogyakarta yang menyatakan bahwa BPNT telah membantu 30 persen pengeluaran KPM untuk pangan dan 4 persen kebutuhan protein.

Lebih lanjut, Mensos  menyampaikan, sebagai konsekuensi peningkatan jumlah anggota penerima bantuan maka anggaran untuk BPNT dan PKH pada 2019 ini akan naik.

“Perubahan pada 2019 juga terjadi pada sistem distribusi bantuan sosial PKH. Kalau pada 2017-2018 distribusinya flat, maka pada 2019 demi alasan keadilan sistemnya kembali ke tahun 2016, yakni non flat. Jadi satu keluarga nanti bisa mendapat empat komponen bantuan,” ujar Mensos.

Baca juga Mensos: Penerima Manfaat BPNT 2019 Meningkat Jadi 15,6 Juta Keluarga

Bergampak ke Boyolali

Imbas penurunan presentasi kemiskinan secara nasional juga dirasakan Kabupaten Boyolali. Hal ini dibenarkan Wakil Bupati Boyolali, M. Said Hidayat.

Dalam sambutannya pada acara tersebut ia mangatakan, presentasi kemiskinan Kabupaten Boyolali pada 2017 sebesar 11,69 persen. Angka ini turun menjadi 10,04 persen pada 2018.

Halaman:


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com