Mensos Ungkap 4 Alasan PKH dan BPNT Mampu Turunkan Angka Kemiskinan

“Pertama PKH dan BPNT memberikan bantuan tepat sasaran karena berdasarkan basis data terpadu yang secara berkala diperbaharui atau update berkoordinasi dengan berbagai daerah,” kata Mensos saat memberikan sambutan di acara penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Asramah Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jumat (1/2/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Terkait update, Mensos menyatakan bahwa Boyolali termasuk daerah yang paling aktif dalam memperbaharui data. Daerah ini pun, telah membantu menurunkan angka stunting.

Adapun alasan kedua PKH dan BPNT bisa menurunkan angka kemiskinan, kata Mensos, karena kedua program tersebut berhasil mewujudkan keuangan inklusi. Ini terjadi lantaran PKH dan PBNT telah mendorong perubahan periaku KPM untuk mengenal transaksi non tunai.

“Hal ini terbukti dari temuan MicroSave yang menyebutkan, 87 persen KPM baru pertama kali memiliki ATM karena PKH dan BPNT melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Untuk ke depan, ibu-ibu KPM pun tidak perlu lagi menggunakan pin, cukup dengan finger print atau scan wajah saja sudah bisa mengambil bantuan,” ucap Agus Gumiwang.

Sementara itu, ketiga, lanjut Agus, karena PKH dan BPNT melibatkan masyarakat secara aktif untuk kerja sosial. Total saat ini, ada 40.000 sumber daya manusia (SDM) yang bekerja mengurus PKH. Lalu ada puluhan pekerja sosial untuk mengurus BPNT.

Itu pun belum termasuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendampaing sosial lain, serta usaha produktif seperti e-Warong yang merupakan tempat KPM mengambil bantuan sosial.

Seperti diketahui bahwa pada Maret 2018, persentase kemiskinan nasional untuk pertama kalinya telah mencapai 1 digit, yakni 9,82 persen. Angka ini kembali menurun jadi 9,66 persen pada Septermber 2018.

Hal tersebut sesuai dengan hasil temuan BP3KS Yogyakarta yang menyatakan bahwa BPNT telah membantu 30 persen pengeluaran KPM untuk pangan dan 4 persen kebutuhan protein.

Lebih lanjut, Mensos  menyampaikan, sebagai konsekuensi peningkatan jumlah anggota penerima bantuan maka anggaran untuk BPNT dan PKH pada 2019 ini akan naik.

“Perubahan pada 2019 juga terjadi pada sistem distribusi bantuan sosial PKH. Kalau pada 2017-2018 distribusinya flat, maka pada 2019 demi alasan keadilan sistemnya kembali ke tahun 2016, yakni non flat. Jadi satu keluarga nanti bisa mendapat empat komponen bantuan,” ujar Mensos.

Bergampak ke Boyolali

Imbas penurunan presentasi kemiskinan secara nasional juga dirasakan Kabupaten Boyolali. Hal ini dibenarkan Wakil Bupati Boyolali, M. Said Hidayat.

Dalam sambutannya pada acara tersebut ia mangatakan, presentasi kemiskinan Kabupaten Boyolali pada 2017 sebesar 11,69 persen. Angka ini turun menjadi 10,04 persen pada 2018.

“Ini artinya telah terjadi keberhasilan besar dalam penurunan kemiskinan di Boyolali. Pada 2018 sendiri sudah 4.086 KPM tergraduasi atau lulus dari PKH dan BPNT,” ujar Said.

PKH dan BPNT merupakan dua bantuan sosial dari Kementersian Sosial (Kemensos) yang menjadi program nasional. Kabupaten Boyolali sendiri telah memiliki 70.583 KPM yang menerima program BPNT dan sudah bertransformasi dari Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi BPNT pada April 2018.

Selain Mensos dan Wakil Bupati Boyolali, acara tersebut hadir pula anggota DPR RI Endang Sukarti, perwakilan BNI Cabang Boyolali, Kepala Dinas Sosial Boyolali, serta para Kepala Balai Sosial di sekitarnya.

Selain menyampaikan sambutan atau arahan, di acara tersebut Mensos mengunjungi pula stan KUBE yang memamerkan produk usahanya. Mulai dari produk olahan keripik, gula semut, jajanan tradisional hingga beras dan telur yang merupakan produk utama KUBE e-Warong PKH.

Tak ketinggalan Mensos Agus Gumiwang bersama rombongan di acara tesebut, juga menyaksikan langsung KPM yang menerima BPNT. Mereka melakukan pengambilan bantuan beras dan telur secara non tunai di KUBE e-Warong serta menarik uang tunai dari Truk ATM BNI yang  tersedia di depan gedung acara.

“Diharapkan melalui acara seperti ini terjadi sinergi berkelanjutan antara pusat dan daerah dalam upaya keberhasilan program prioritas nasional penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tutup Agus.