Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buka-bukaan Caleg soal Penentuan Nomor Urut di Partainya

Kompas.com - 01/02/2019, 08:41 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nomor urut seorang caleg diyakini menjadi salah satu penentu kemenangan caleg, penentu perolehan suara.

Setiap partai menetapkan mekanisme tersendiri dalam menentukan nomor urut bagi calegnya. 

Beberapa caleg berbagi ceritanya.

Seorang caleg DPR dari PDI Perjuangan, Brigita Purnawati Manohara, mengatakan, nomor urut caleg ditentukan oleh partai.

Brigita, yang maju dari Dapil Lampung I ini, menambahkan, ada pengecualian untuk nomor urut teratas yang biasanya diisi oleh caleg petahana atau petinggi partai.

Caleg DPR RI dari PDI Perjuangan untuk dapil Lampung I, Brigita Purnawati Manohara, saat ditemui di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019).  KOMPAS.com/Devina Halim Caleg DPR RI dari PDI Perjuangan untuk dapil Lampung I, Brigita Purnawati Manohara, saat ditemui di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019).
"Jadi kalau di PDI Perjuangan, kami berdasarkan keputusan dari partai. Nomor 1 adalah mereka-mereka yang incumbent, yang rata-rata memang sudah duduk di DPR," kata Brigita dalam sebuah diskusi di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019).

Baca juga: Cerita Para Caleg Baru Gaet Suara di Dapilnya...

 

Menurut dia, negosiasi nomor urut masih mungkin terjadi. Akan tetapi, mereka yang dapat bernegosiasi biasanya tokoh dengan popularitas tinggi.

Sementara itu, caleg DPR RI dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II, Christina Aryani, mengungkapkan, penentuan nomor urut di partainya juga merupakan keputusan partai. Caleg petahana yang biasanya menduduki nomor urut 1. 

Meski demikian, Golkar juga memiliki mekanisme berdasarkan kinerja. Bagi caleg yang berprestasi dan memiliki elektabilitas tinggi, tak menutup kemungkinan ia mendapatkan nomor teratas meski bukan petahana.

Baca juga: Cerita Caleg: Terjun ke Wilayah Pelosok hingga Sempat Salah Kaprah

 

"Nomor urut memang ditentukan oleh partai tapi ada juga namanya apresiasi yang diberikan partai kepada yang bukan incumbent tapi dirasa banyak berbuat bagus untuk partai dan potensi keterpilihannya tinggi," ujar Christina pada kesempatan yang sama.

Mekanisme berbeda diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Caleg DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk dapil Jawa Barat IX, Dedek Prayudi, saat ditemui di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019).  KOMPAS.com/Devina Halim Caleg DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk dapil Jawa Barat IX, Dedek Prayudi, saat ditemui di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019).

Menurut caleg DPR RI dari PSI untuk dapil Jawa Barat IX, Dedek Prayudi, PSI menentukan nomor urut dengan diundi. Sebagai partai baru, PSI belum memiliki petahana.

"Jadi perlu ditekankan bahwa nomor urut itu di PSI diundi dan Ketum kami yang juga nyaleg di DKI bahkan nomor urutnya 5," kata Dedek.

Baca juga: Cerita Caleg: Dengar Aspirasi Guru Honorer hingga Dibawakan Nasi Rantang

 

Sebelum diundi, kata Dedek, para caleg dipersiapkan agar tidak berkecil hati jika mendapatkan nomor urut di posisi "buncit". 

Dede menilai, nomor urut hanya berpengaruh secara psikis atau sebuah sugesti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com