Salin Artikel

Buka-bukaan Caleg soal Penentuan Nomor Urut di Partainya

Setiap partai menetapkan mekanisme tersendiri dalam menentukan nomor urut bagi calegnya. 

Beberapa caleg berbagi ceritanya.

Seorang caleg DPR dari PDI Perjuangan, Brigita Purnawati Manohara, mengatakan, nomor urut caleg ditentukan oleh partai.

Brigita, yang maju dari Dapil Lampung I ini, menambahkan, ada pengecualian untuk nomor urut teratas yang biasanya diisi oleh caleg petahana atau petinggi partai.

Menurut dia, negosiasi nomor urut masih mungkin terjadi. Akan tetapi, mereka yang dapat bernegosiasi biasanya tokoh dengan popularitas tinggi.

Sementara itu, caleg DPR RI dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II, Christina Aryani, mengungkapkan, penentuan nomor urut di partainya juga merupakan keputusan partai. Caleg petahana yang biasanya menduduki nomor urut 1. 

Meski demikian, Golkar juga memiliki mekanisme berdasarkan kinerja. Bagi caleg yang berprestasi dan memiliki elektabilitas tinggi, tak menutup kemungkinan ia mendapatkan nomor teratas meski bukan petahana.

"Nomor urut memang ditentukan oleh partai tapi ada juga namanya apresiasi yang diberikan partai kepada yang bukan incumbent tapi dirasa banyak berbuat bagus untuk partai dan potensi keterpilihannya tinggi," ujar Christina pada kesempatan yang sama.

Mekanisme berbeda diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Jadi perlu ditekankan bahwa nomor urut itu di PSI diundi dan Ketum kami yang juga nyaleg di DKI bahkan nomor urutnya 5," kata Dedek.

Sebelum diundi, kata Dedek, para caleg dipersiapkan agar tidak berkecil hati jika mendapatkan nomor urut di posisi "buncit". 

Dede menilai, nomor urut hanya berpengaruh secara psikis atau sebuah sugesti.

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/01/08412811/buka-bukaan-caleg-soal-penentuan-nomor-urut-di-partainya

Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke