Cerita Caleg: Dengar Aspirasi Guru Honorer hingga Dibawakan Nasi Rantang

Kompas.com - 08/11/2018, 08:43 WIB
 Caleg Partai Demokrat asal Sumatera Barat, Eka Putra, mengatakan pilihan menjadi caleg DPR bukan perkara mudah baginya. Ia sempat tidak mencalonkan diri meskipun partainya sudah mengikuti pemilihan umum pada 2009 dan 2014. Dokumentasi Pribadi Eka Putra Caleg Partai Demokrat asal Sumatera Barat, Eka Putra, mengatakan pilihan menjadi caleg DPR bukan perkara mudah baginya. Ia sempat tidak mencalonkan diri meskipun partainya sudah mengikuti pemilihan umum pada 2009 dan 2014.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota legislatif dari Partai Demokrat asal Sumatera Barat, Eka Putra, mengatakan, pilihan menjadi caleg DPR bukan hal mudah baginya.

Pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, ia memilih untuk tidak mencalonkan diri.

Ada alasan tersendiri mengapa ia memutuskan maju pada Pemilu 2019. Pria yang lahir di Lintau Buo, 11 Juli 1975 ini, maju dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I.

Wilayah itu mencakup Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung.


Baca juga: Cerita Caleg: Strategi Petahana Jaga Jaringan dan Dukungan

Kemudian Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Saya enggak (jadi) caleg ketika Demokrat lagi naik-naiknya (di tahun 2009), karena pondasi saya belum kuat. Pemilu 2014 juga saya merasa pondasi saya belum terlalu kuat. Sekarang tentu juga bagaimana mental harus siap, sedih juga mendengar keluhan masyarakat," kata Eka kepada Kompas.com, Kamis (8/11/2018).

Eka menceritakan, banyak persoalan mendasar yang dikeluhkan masyarakat, seperti rendahnya daya beli masyarakat, lapangan pekerjaan, pendidikan, pertanian, infrastruktur hingga pariwisata.

"Persoalan mendasar secara umum ya hampir sama ya (dengan daerah lain)," kata dia.

Baca juga: Cerita Caleg: Kampanye Door to Door Sambil Kampanyekan Capres

Beberapa momen yang membuatnya prihatin adalah saat sebagian guru-guru honorer menangis karena mereka tak kunjung menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

"Ada yang menangis. Zaman dulu banyak yang dilantik, sekarang belum ada. Ada juga yang mendengar isu mereka ada batas umur (ikut seleksi calon PNS), sedangkan mereka honor dari 15 tahun yang lalu sekarang sudah 47 tahun umurnya," kata Eka.

"Terus banyak juga ada yang menangis karena program pro rakyat itu enggak menyentuh ke mereka. Banyak juga petani karet yang menangis karena harga itu, lahannya cuma sedikit jadi terbatas tapi harga juga turun," lanjut Eka.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X