Cerita Caleg: Dengar Aspirasi Guru Honorer hingga Dibawakan Nasi Rantang

Kompas.com - 08/11/2018, 08:43 WIB
 Caleg Partai Demokrat asal Sumatera Barat, Eka Putra, mengatakan pilihan menjadi caleg DPR bukan perkara mudah baginya. Ia sempat tidak mencalonkan diri meskipun partainya sudah mengikuti pemilihan umum pada 2009 dan 2014. Dokumentasi Pribadi Eka Putra Caleg Partai Demokrat asal Sumatera Barat, Eka Putra, mengatakan pilihan menjadi caleg DPR bukan perkara mudah baginya. Ia sempat tidak mencalonkan diri meskipun partainya sudah mengikuti pemilihan umum pada 2009 dan 2014.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota legislatif dari Partai Demokrat asal Sumatera Barat, Eka Putra, mengatakan, pilihan menjadi caleg DPR bukan hal mudah baginya.

Pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, ia memilih untuk tidak mencalonkan diri.

Ada alasan tersendiri mengapa ia memutuskan maju pada Pemilu 2019. Pria yang lahir di Lintau Buo, 11 Juli 1975 ini, maju dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I.

Wilayah itu mencakup Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung.

Baca juga: Cerita Caleg: Strategi Petahana Jaga Jaringan dan Dukungan

Kemudian Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Saya enggak (jadi) caleg ketika Demokrat lagi naik-naiknya (di tahun 2009), karena pondasi saya belum kuat. Pemilu 2014 juga saya merasa pondasi saya belum terlalu kuat. Sekarang tentu juga bagaimana mental harus siap, sedih juga mendengar keluhan masyarakat," kata Eka kepada Kompas.com, Kamis (8/11/2018).

Eka menceritakan, banyak persoalan mendasar yang dikeluhkan masyarakat, seperti rendahnya daya beli masyarakat, lapangan pekerjaan, pendidikan, pertanian, infrastruktur hingga pariwisata.

"Persoalan mendasar secara umum ya hampir sama ya (dengan daerah lain)," kata dia.

Baca juga: Cerita Caleg: Kampanye Door to Door Sambil Kampanyekan Capres

Beberapa momen yang membuatnya prihatin adalah saat sebagian guru-guru honorer menangis karena mereka tak kunjung menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

"Ada yang menangis. Zaman dulu banyak yang dilantik, sekarang belum ada. Ada juga yang mendengar isu mereka ada batas umur (ikut seleksi calon PNS), sedangkan mereka honor dari 15 tahun yang lalu sekarang sudah 47 tahun umurnya," kata Eka.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Nasional
Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Nasional
Geledah 3 Rumah, KPK Amankan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Bintan

Geledah 3 Rumah, KPK Amankan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Bintan

Nasional
Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Nasional
Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Nasional
Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Nasional
Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X