Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Persiapan Pemilu 2019 Sudah 90 Persen

Kompas.com - 19/12/2018, 10:28 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, persiapan penyelenggaraan Pemilu 2019 sudah mencapai 90 persen.

"Kurang lebih 80-90 persen sudah siap," kata Arief dalam Refleksi Akhir Tahun 'Kesiapan KPU Menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019' di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).

Kesiapan itu diukur dari tiga komponen. Pertama, mengenai sumber daya penyelenggara pemilu.

Baca juga: KPU Targetkan Partisipasi Pemilih Luar Negeri Capai 50 Persen

Arief mengatakan, struktur KPU dari tingkat pusat hingga daerah telah disusun. Meskipun hingga saat ini masih ada sejumlah rekrutmen di sejumlah daerah, khusus untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Secara umum, kata Arief, penyelenggara pemilu sudah siap menggelar pemilu.

Indikator kedua adalah anggaran. Arief mengatakan, anggaran tahun 2019 menyambut pemilu sudah cukup.

Baca juga: Sepanjang 2018, 15 Penyelenggara Pemilu Diberhentikan dari Jabatan Ketua

Tetapi, guna melancarkan gelaran pesta demokrasi 5 tahunan itu, KPU meminta Kementerian Keuangan dapat mencairkan anggaran tersebut di awal Januari 2019. 

"Biasanya anggaran kita sudah disiapkan tapi biasanya untuk kegiatan baru ada bulan Februari atau Maret. Tapi khusus untuk pemilu, kami beharap itu sudah disedakan sejak awal Januari," ujar Arief.

Baca juga: KPU Harap Anggaran 2019 Cair Awal Januari

Indikator terakhir adalah soal logistik. Hingga saat ini, KPU telah selesai memproduksi kotak dan bilik suara ke daerah-daerah.

Menyusul selanjutnya surat suara akan diproduksi pada Januari 2019.

"Kalau penyelenggaranya siap, anggarannya cukup, tapi logistiknya nggak ada ya nggak jalan juga pemilunya. Jadi sekurang-kurangnya 3 hal ini harus siap sampai dengan tahap ini," tandas Arief.

Kompas TV Sebanyak 12.653 keping Kartu Tanda Penduduk Elektronik dimusnahkan di halaman kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. Pemusnahan KTP Elektronik yang tidak digunakan pemiliknya digelar di halaman kantor Disdukcapil Sinjai disaksikan komisioner bersama staf komisi pemilihan umum setempat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com