Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilu 2019 Disebut yang Paling Berat dalam Sejarah

Kompas.com - 18/12/2018, 14:59 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut, Pemilu 2019 adalah yang paling berat dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

Hal itu diukur dari sejumlah kompleksitas yang ada, sebagai akibat dari sistem pemilu yang digelar secara serentak yakni memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam satu waktu.

Akibatnya, muncul beberapa tantangan yang harus dihadapi KPU untuk dapat menyelenggarakan pemilu dengan baik.

Baca juga: Tantangan Politik Luar Negeri RI Pasca-Pemilu 2019

Salah satu tantangan adalah mengenai sistem teknis penyelenggaran pemilu. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan logistik pemilu, seperti surat suara, kotak suara, hingga bilik suara.

"Bisa dibayangkan, ada 300-an ribu calon yang berkompetisi untuk merebut 30 ribu posisi," kata Titi dalam Refleksi Akhir Tahun 'Kesiapan KPU Menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019' di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).

"Kemudian dengan surat suara yang terdiri dari 2.000 lebih desain, itu bukan pekerjaan yang mudah. Surat suara yang harus dicetak pun hampir 1 miliar," sambungnya.

Titi mengatakan, KPU juga punya tantangan untuk membantu publik mendapatkan informasi yang benar berkaitan dengan proses pemilu.

Hal ini penting supaya publik tidak terjebak dari kebohongan dan pengaruh yang menyesatkan mengenai pilihan dalam politik.

"Karena kan sekarang kita di tengah masyarakat yang terdikotomi di antara dua kekuatan politik besar. Kalau tidak (paslon nomor urut) 01 ya 02," ujar Titi.

KPU, kata Titi, punya tantangan untuk membangun narasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang netral, independen, dan mandiri.

Baca juga: Komnas HAM Diminta Sikapi Pelanggar HAM yang Jadi Peserta Pemilu 2019

Terakhir, tantangan terbesar KPU adalah untuk memastikan profesionalisme kinerja seluruh jajarannya. Bisa dipastikan, pemilu yang baik tak akan terlaksana jika penyelenggara bekerja berantakan.

Titi berharap, KPU memberikan pelatihan yang cukup dan memadai untuk para penyelenggara pemilu, dari tingkat pusat hingga kelurahan maupun TPS.

"Jadi tantangan 2019 itu sangat luar biasa dari sisi teknis, dari sisi sistem, jumlah calon, jumlah pemilih, belum lagi kompetisi yang terbelah," tandas Titi.

Kompas TV Penggunaan kotak suara kardus untuk Pemilu 2019 menjadi polemik di masyarakat. Partai Gerindra mempertanyakan keamanan penggunaan kotak suara ini. Sementara KPU menyebut kotak suara sudah digunakan dalam pilpres dan pilkada sebelumnya. Pro kontra pemakaian kotak suara kardus untuk Pemilu 2019 terus bergulir. Bagaimana memastikan kotak suara kardus itu aman dan pemilu bisa berjalan transparan? Untuk membahasnya sudah hadir Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Yandri Susanto. Kemudian ada Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Lena Maryana Mukti. Serta Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Sementara melalui sambungan satelit sudah ada mantan Komisioner KPU 2012-2017, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com