Tantangan Politik Luar Negeri RI Pasca-Pemilu 2019

Kompas.com - 13/12/2018, 08:18 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

INDONESIA bersiap menghadapi momen politik besar, yakni Pemilihan Umum 2019. Masih ada pertanyaan menjelang hajatan politik tersebut, yakni bagaimana prospek kebijakan politik luar negeri Indonesia setelah itu.

Berkaca pada pemilu sebelumnya, tak sedikit yang berspekulasi bahwa arah politik luar negeri Indonesia akan berubah ketika Presiden Joko Widodo dilantik pada tahun 2014.

Pada awalnya, Jokowi melahirkan asumsi tentang politik luar negeri Indonesia yang cenderung inward-looking. Sosoknya cukup low profile secara internasional, orientasi kebijakannya yang bercorak domestic first, dan tidak banyak menggunakan institusi internasional.

Namun demikian, perkembangan politik luar negeri Indonesia selanjutnya justru memperlihatkan arah sebaliknya. Meskipun cukup low profile dalam membangun image dan tidak banyak memprioritaskan multilaterialisme, Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi tampak membangun narasi baru yang membawa napas segar dalam politik luar negeri Indonesia.


Sebagai contoh, Indonesia mulai memainkan peran dalam isu Rohingya, munculnya Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 yang mengatur penanganan terhadap pengungsi, serta mulai memainkan peran lebih besar di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Di sisi lain, meskipun tidak terlalu banyak melakukan intervensi institusional di ASEAN, Indonesia mulai mengambil posisi dalam kontestasi geopolitik yang berkembang di Asia-Pasifik, baik melalui engagement dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan China maupun kerja sama Indo-Pasifik yang dipimpin India.

Beberapa capaian ini penting untuk diapresiasi, serta pada titik tertentu ditinjau secara kritis. Sejauh mana posisi politik luar negeri ini membantu Indonesia setelah tahun 2019? Bagaimana prospek kebijakan ke depan?

Artikel ini akan menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengelaborasi capaian dalam politik luar negeri Indonesia selama 4 tahun terakhir, serta mengupas tantangan kebijakan ke depan.

Tiga capaian

Ada tiga elemen penting yang cukup khas dibawa oleh Presiden Jokowi dan Menlu Retno LP Marsudi. Capaian itu adalah reposisi basis kebijakan, reorientasi pendekatan terhadap institusi global, dan redefinisi mitra-mitra strategis.

Ketiga hal ini bisa dibaca sebagai "doktrin" baru dalam politik luar negeri Indonesia yang bisa dikatakan sebagai "modifikasi" atas politik luar negeri Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dan dua menteri luar negeri sebelumnya, Hassan Wirayudha dan Marty Natalegawa.

Meskipun masih menganut politik luar negeri "bebas-aktif" yang ditegaskan secara kelembagaan di Kementerian Luar Negeri, Indonesia mulai mengedepankan norma baru untuk lebih banyak tampil dalam bantuan kemanusiaan.

Sebagai contoh, pemerintah mulai aktif berkonsolidasi dengan masyarakat sipil untuk bantuan kemanusiaan di Rohingya, mendorong organisasi nonpemerintah untuk terlibat di aktivisme kemanusiaan pascabencana di luar negeri, serta mulai membangun fondasi dana pembangunan internasional.

Meski begitu, kecenderungan posisi normatif yang cukup positif tersebut masih bisa dikatakan terbatas. Ini karena sedikit banyak didorong oleh kebutuhan merespons beberapa isu kebijakan secara jangka-pendek (misalnya, Afghanistan atau Palestina) dan belum banyak diterjemahkan menjadi strategi kelembagaan yang sifatnya lebih jangka-panjang.

Di sisi lain, Indonesia juga mulai bergerak menuju apa yang disebut oleh Rizal Sukma sebagai "politik luar negeri pasca-ASEAN". Hal itu dilakukan dengan mengambil posisi terhadap inisiatif geopolitik baru yang muncul, tidak hanya di Asia-Pasifik, tetapi juga di level global.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Berterima Kasih Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Demokrat Berterima Kasih Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X