PSI Usul "Korupsi Orde Baru" Jadi Materi Debat Pilpres

Kompas.com - 06/12/2018, 05:51 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni ketika memberikan keterangan pers di Kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (1/6/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRSekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni ketika memberikan keterangan pers di Kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (1/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar "korupsi orde baru" masuk sebagai materi debat Pemilihan Presiden 2019.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni mengatakan, usulan ini disampaikan karena perhatian publik terhadap isu korupsi masih sangat tinggi.

Menurut dia, masyarakat perlu tahu pandangan setiap pasangan calon mengenai korupsi di zaman orde baru dan era kini.

"Iya, kami usul itu (korupsi orde baru) jadi materi debat. Saya melihat di berbagai macam survei, tema korupsi dan concern masyarakat terhadap korupsi itu masih bagian dari yang paling tinggi," kata Raja Juli Antoni saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: Bantah Prabowo, Jokowi Tolak Anggapan Korupsi Indonesia seperti Kanker Stadium 4

Ia mengatakan, ide itu muncul setelah pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut korupsi di Indonesia saat ini sudah seperti kanker stadium 4.

Jika dianalogikan demikian, artinya tidak ada lagi obat dan upaya lainnya untuk menyembuhkan korupsi.

Raja mengatakan, fakta belum tentu demikian. Ia mengklaim, Jokowi sebagai seorang reformis saat ini terus berjuang menekan angka korupsi.

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu menyebutkan, diangkatnya tema "korupsi orde baru" sebagai materi debat Pilpres aga dapat membandingkan korupsi di zaman orde baru dengan era kini. Hal itu juga dinilai bisa mengungkap akar korupsi di Indonesia.

"Bahwa masalah korupsi masih ada, pasti ada, marak, iya, masih ada masalah serius, iya, tapi apa memang lebih buruk?" ujar Raja.

Baca juga: Ketika Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia seperti Kanker Stadium 4...

"Lalu karena Pak Prabowo adalah bagian dari Orde Baru, ada Partai Berkarya juga pendukung (Prabowo-Sandi) di situ, ada baiknya coba dilihat perbandingan sejarah itu, sebenarnya apa sih akar korupsi itu," lanjut dia.

Namun, usulan ini belum disampaikan secara resmi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebelumnya, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat. Hal itu disampaikan Prabowo saat berbicara pada acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura beberapa hari lalu.

Menurut Prabowo, Indonesia sudah masuk darurat korupsi. Pasalnya, dari pejabat negara, kalangan anggota Dewan, menteri hingga, hakim tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

76.981 Kasus Covid-19 di Indonesia: Sembuh 36.689, Meninggal 3.656

76.981 Kasus Covid-19 di Indonesia: Sembuh 36.689, Meninggal 3.656

Nasional
Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Nasional
Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Nasional
LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Nasional
Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Nasional
Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Nasional
Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Nasional
Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Nasional
Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

Nasional
Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Nasional
Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi New Normal...

Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi New Normal...

Nasional
Mengenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur dan Teladan Bhayangkara...

Mengenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur dan Teladan Bhayangkara...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X