Kebijakan Populis Jokowi Jelang 2019, Naikkan Gaji PNS hingga Gratiskan Tol Suramadu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang Pemilihan Presiden 2019, Presiden Joko Widodo yang akan mencalonkan diri kembali sebagai petahana membuat berbagai kebijakan populis.

Banyak kalangan mengapresiasi berbagai kebijakan ini karena dianggap bisa membantu perekonomian rakyat.

Namun, tak sedikit pula yang menilai bahwa kebijakan itu hanya pencitraan demi meraup suara maksimal pada Pilpres 2019.

Meski demikian, Presiden Jokowi dan jajarannya selalu menekankan bahwa kebijakan populis ini tak ada hubungannya dengan kontestasi Pilpres 2019.

Berikut sejumlah kebijakan populis Jokowi yang diambil menjelang 2019:

Kenaikan gaji ASN

Setelah tiga tahun tidak naik, pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan gaji bagi PNS, anggota TNI, Polri hingga pensiunan.

Pengumuman disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi dalam Rapat Paripurna RAPBN 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Agustus 2018.

"Pada 2019, pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara serta pensiunan sebesar rata-rata 5 persen," ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Kenaikan Gaji PNS Disebut Politis, Ini Kata Sri Mulyani

Menurut Jokowi, kenaikan gaji ini dilakukan pemerintah karena untuk melanjutkan tren positif yang terjadi pada birokrasi selama 2018.

Melalui kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok, Jokowi berharap, kualitas birokrasi dalam negeri semakin meningkat.

"Peningkatan kualitas dan motivasi birokrasi terus dilakukan agar aparatur negara makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya," kata Jokowi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, kenaikan gaji pokok ASN dan pensiunan sebesar 5 persen pada tahun depan adalah hal yang wajar.

Sebab, selama hampir 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK berjalan, para ASN tak pernah merasakan kenaikan gaji.

Baca juga: Ketua MPR: Kenaikan Gaji PNS 5 Persen Kurang Banyak

Hal ini disampaikan Sri Mulyani menanggapi adanya anggapan bahwa kenaikan gaji ini bersifat politis karena bertepatan dengan Pilpres 2019.

"Ya karena sudah empat tahun enggak ada kenaikan gaji dan ini adalah gaji pokok, menurut saya sih wajar saja," kata Sri Mulyani.

Untuk tunjangan, menurut Sri Mulyani, hal itu akan disesuaikan dengan kinerja masing-masing ASN.

Saat ditanya apakah kenaikan gaji ini tidak akan membebani anggaran negara, Sri Mulyani tak menjawab dengan tegas.

"APBN kan memang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara," ujar dia.

Pada tahun keempat ini, pemerintah juga untuk pertama kalinya memberikan Tunjangan Hari Raya kepada pensiunan.

Tahun-tahun sebelumnya, pensiunan PNS, TNI, Polri hanya mendapatkan gaji ke-13.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 35,76 triliun untuk pembiayaan THR dan gaji ke-13, bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan.

Kenaikan Dana Bansos

Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar dana Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkatkan hingga dua kali lipat pada 2019.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat kabinet paripurna dengan tema kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2019 di Istana Negara, Maret lalu.

"Tahun depan, saya minta agar rupiah diberikan kepada peserta PKH agar bisa paling tidak dilipat dua kali," kata Jokowi.

Pada 2018, dana program PKH adalah 10 persen dari pengeluaran rumah tangga masyarakat miskin.

Dengan persentase itu, peserta PKH mendapatkan dana sebesar Rp 1.890.000 per tahun.

Jokowi ingin agar dana tersebut meningkat jadi dua kali lipat.

Ia mengaku sudah membicarakan hal ini dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.

Bappenas menghitung angka kenaikan yang ideal, yakni 16 persen dari pengeluaran rumah tangga. Namun, Jokowi merasa kenaikan itu masih kurang.

"Tadi yang saya minta waktu kita ketemu 20 persen (dari pengeluaran rumah tangga). Tolong itu dihitung sekali lagi agar betul-betul yang berkaitan dengan keluarga prasejahtera ini bisa kita tangani secepat-cepatnya," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, saat ini anggaran yang dialokasikan untuk program PKH adalah Rp 50 Triliun.

Jika dana PKH ditingkatkan ke angka 20 persen dari pengeluaran rumah tangga, maka dibutuhkan tambahan anggaran Rp 20 Triliun.

Jokowi meyakini, tambahan dana PKH ini bisa menurunkan angka kemiskinan dari 10,64 persen menjadi 9 persen.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membantah rencana kenaikan dana Program Keluarga Harapan (PKH) terkait dengan pemilihan presiden 2019.

Bambang menegaskan, dana PKH yang diusulkan naik hingga dua kali lipat di tahun 2019 tersebut murni untuk menurunkan angka kemiskinan.

"Kami memang ingin mengurangi kemiskinan kok, kecuali kamu pengen jumlah orang miskin tambah," kata Bambang.