Kebijakan populis terakhir yang diambil Presiden Jokowi jelang pilpres adalah menggratiskan Jembatan Suramadu, yang menghubungkan Surabaya dan Madura.
Penggratisan ini dilakukan lewat serangkaian acara seremonial yang dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi, di atas jembatan Suramadu, Sabtu (27/10/2018).
Dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang dan berpeci hitam, Presiden terlihat berdiri di atas truk logistik tanpa kontainer saat mengumumkannya.
"Dan dengan mengucapkan bismillahirohmanirahim, Jalan Tol Suramadu pada sore hari ini kita ubah menjadi jalan non tol biasa,” ucap Presiden.
Perubahan status ini tidak datang secara tiba-tiba.
Baca juga: Menurut Politisi PAN, Semestinya Jokowi Tak Hanya Gratiskan Tol Suramadu
Presiden mengaku sebelumnya telah mendapatkan masukkan dari para alim ulama, tokoh masyarakat, serta para pemuka agama di Madura terkait kondisi masyarakat.
Tingkat kemiskinan masyarakat Madura masih terbilang tinggi bila dibandingkan daerah lain di sekitarnya, yaitu sekitar 16-23 persen.
Sementara, tingkat kemiskinan di wilayah lain seperti di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo hanya sekitar 4-7 persen.
Padahal, sebelumnya pada 2016 lalu, tarif Tol Jembatan Suramadu sudah dipangkas 50 persen, serta pada 2015 para pengguna kendaraan roda dua atau Golongan VI tak perlu lagi membayar tarif.
“Tetapi dari kalkulasi dari perhitungan yang kita lihat, bahwa belum memberikqn dampak pertumbuhan ekonomi kepada Madura,” kata Presiden.
Baca juga: Jubir Jokowi-Maruf Sebut Penggratisan Tol Suramadu Demi Pembangunan di Madura
Meski banyak diapresiasi, namun keputusan menggratiskan tol Suramadu ini juga kembali dituding sebagai pencitraan jelang Pilpres 2019.
Apalagi, pada pilpres 2014 lalu, Jokowi kalah dari Prabowo di Madura meski ia secara keseluruhan menang di Pulau Jawa.
Selain itu, sejumlah kalangan juga mempertanyakan kenapa Jokowi tak menggratiskan jalan tol lain.
Bahkan merespon langkah Jokowi menggratiskan Suramadu, calon wakil presiden Sandiaga Uno membuat janji akan menggratiskan seluruh tol di Indonesia yang sudah lama dibangun dan sudah balik modal.
Namun, Presiden Jokowi kembali menepis anggapan bahwa kebijakan populisnya untuk kepentingan Pilpres 2019.
"Ya kalau kita mau urusan politik nanti saya gratiskan bulan Maret saja, tahun depan. Gitu loh. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik, ini urusan ekonomi, investasi, kesejahteraan, keadilan," kata Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.