Kebijakan Populis Jokowi Jelang 2019, Naikkan Gaji PNS hingga Gratiskan Tol Suramadu

Kompas.com - 30/10/2018, 17:21 WIB

Ihsanuddin,

Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

Ihsanuddin

Penulis

Inggried Dwi Wedhaswary

Editor

Lihat Foto

Calon Presiden Joko Widodo memberikan keterangan usai menghadiri agenda tertutup bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Indonesia Kerja, di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat, Senin (22/10/2018).(KOMPAS.com/RAMDHAN TRIYADI BEMPAH)

Calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo saat menghadiri Rakernas Tim Kampanye Nasional di Hotel Empire Palace Surabaya, Jawa Timur, Minggu (28/10/2018).

Presiden Jokowi beserta istri saat menghadiri festival keraton dan masyarakat adat di Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur, Minggu (28/10/2018).

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) serta pejabat setempat dan para ulama berada diatas truk saat meresmikan pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018). Pembebasan tarif tol tersebut diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura.

Batal naikkan harga Premium

Menjelang 2019, Jokowi juga membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak jenis premium. Pembatalan dilakukan secara dramatis, hanya berselang satu jam setelah kenaikan premium diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan.

Jokowi mengakui bahwa pemerintah sebenarnya sudah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak, termasuk jenis premium, sejak satu bulan sebelum pengumuman dari Jonan keluar.

Keputusan tersebut diambil karena kenaikan harga minyak mentah

"Kenaikan harga BBM, tidak hanya premium saja, pertamax, dex, itu memang sudah kita bicarakan sebulan lalu, dan sudah kita putuskan naik, naik," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Sabtu (13/10/2018).

Namun, Jokowi mengakui, belakangan ia mendapatkan hitung-hitungan baru bahwa konsumsi masyarakat akan menurun jika harga BBM jenis premium dinaikkan.

Padahal, konsumsi masyarakat ini sangat penting bagi perekonomian yang masih tergantung pada sektor konsumsi.

"Karena pertumbhuan ekonomi sekarang ini, kita masih ditumpu 56 persen oleh konsumsi. Kita dalam proses membalikkan dari konsumsi ke produksi, tapi ini belum sampai," kata Jokowi.

Di saat bersamaan, Jokowi juga mendapat hitung-hitungan dari Pertamina. Perusahaan plat merah itu ternyata tidak akan mendapat keuntungan signifikan jika harga BBM jenis premium dinaikkan menjadi Rp 6.900- Rp 7.000 per liter.

Atas dua pertimbangan tersebut, Jokowi pun akhirnya membatalkan kenaikan harga BBM. Jokowi pun memastikan, tidak akan ada kenaikan harga premium dalam waktu dekat ini.

"Sudah saya batalkan dengan hitung-hitungan, dengan angka-angka yang sangat realistis," kata Jokowi.