Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Klarifikasi soal Hoaks Dana Awal Kampanye Mencapai Rp 180 M

Kompas.com - 18/10/2018, 16:30 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menegaskan, informasi yang beredar di dunia maya terkait dana awal kampanye PSI sekitar Rp 180 miliar adalah hoaks.

Ia mengakui bahwa angka tersebut sempat muncul lantaran ada kesalahan penulisan data ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kesalahan itu yang membuat laporan dana awal kampanye PSI terkesan membengkak.

"Data yang sudah kami masukkan ke KPU adalah sejumlah Rp 4,9 miliar. Jadi bukan Rp 180 miliar. Ini perlu kami klarifikasi karena di luar sana sudah banyak fitnah tanpa ada keinginan untuk klarifikasi atau konfirmasi ke KPU, atau bertanya kepada kami," kata Raja dalam konferensi pers di DPP PSI, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Baca juga: Galang Dana Kampanye Rp 1 Miliar, Ini yang Dilakukan Caleg PSI

"Kami seolah-olah digoreng bahwa partai baru punya uang sedemikian banyak siapa nih cukong di belakangnya. Ini partai baru kita dirikan secara partisipatif partai baru yang kita kelola secara transparan dan akuntabel," lanjutnya.

Sementara itu, Bendahara Umum PSI Suci Mayang Sari mengklarifikasi bagaimana awal mula hoaks itu muncul.

Pada 23 September 2018, kata Suci, PSI menyerahkan berkas Laporan Dana Awal Kampanye (LDAK) ke KPU.

Dalam laporan tersebut ada kesalahan penggunaan tanda titik dan koma pada dana awal seorang caleg PSI bernama Robert Soter Marut. Dana awal caleg tersebut nominalnya adalah Rp 180.000.000,210.

Namun dalam proses input data, tanda koma sebelum angka 210 menggunakan tanda titik. Sehingga dana kampanye terkesan bertambah menjadi sekitar Rp 180 miliar.

"Malam itu juga PSI secara lisan telah menyampaikan adanya kesalahan data dan akan merevisinya," kata Suci.

Pada 26 September 2018, PSI telah menyampaikan revisi laporan tersebut.

Pada 28 September 2018, KPU mengumumkan secara resmi LDAK seluruh partai, di mana jumlah dana awal kampanye PSI sudah sesuai dengan revisi yang diberikan.

"16 Oktober 2018, PSI diserang soal dana kampanye dengan merujuk pada data awal yang salah," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com