Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Catatan Kecil untuk KPK...

Kompas.com - 18/10/2018, 11:41 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masukan dan kritik kembali disampaikan sejumlah aktivis kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Salah satunya, terkait penyelesaian kasus dugaan pelanggaran etik di internal lembaga anti-korupsi itu.

Pada Rabu (17/10/2018), Indonesia Corruption Watch menyebutkan, berdasarkan catatan ICW ada 19 kasus terkait etik di internal KPK selama rentang 2010-2018.

Sebagian kasus sudah selesai, namun beberapa kasus tak jelas kelanjutannya.

Baca juga: Catatan ICW, Ada 19 Kasus di Internal KPK Selama 2010-2018

Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menilai, kasus-kasus seperti ini bisa mengganggu independensi KPK.

Menurut dia, salah satu yang dapat mengganggu independensi KPK adalah penempatan orang-orang dari luar institusi KPK pada posisi strategis.

"Suasananya, sistemnya, sampai objektivitas memeriksa dugaan-dugaan korupsi, pelanggaran di dalamnya," kata Julius di Kantor ICW, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Ia mencontohkan beberapa kasus dugaan pelanggaran etik. 

Misalnya, dugaan pelanggaran etik saat Deputi Penindakan KPK berinisial F bertemu mantan kepala daerah.

Baca juga: ICW Desak KPK Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Etik 2 Deputinya

Padahal, mantan kepala daerah tersebut diduga terlibat kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK.

Contoh lain, dugaan perusakan barang bukti oleh dua penyidik KPK berinisial RR dan H, yang berasal dari salah satu instansi penegak hukum. 

Oleh karena itu, daripada merekrut orang dari lembaga lain, ia menyarankan KPK bekerja sama dengan institusi penegak hukum lainnya.

Misalnya, mengadakan pelatihan atau semacam program magang dengan kepolisian untuk para penyidik KPK.

Baca juga: ICW Dorong Lebih Banyak Korporasi Diproses Hukum

Julius juga memberikan catatan bagi pimpinan KPK. Ia menilai, belum terlihat keinginan kuat dari pimpinan untuk menjaga independensi KPK.

"Satu-satunya yang betul-betul mengganjal di sini sepertinya political will dari pimpinan, entah apa yang dia takutkan," kata Julius.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com