ICW Dorong Lebih Banyak Korporasi Diproses Hukum - Kompas.com

ICW Dorong Lebih Banyak Korporasi Diproses Hukum

Kompas.com - 12/10/2018, 21:53 WIB
Aktivis ICW sekaligus anggota Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan KPK, Tama S Langkun saat memberikan keterangan pers terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua MK Arief Hidayat, di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Aktivis ICW sekaligus anggota Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan KPK, Tama S Langkun saat memberikan keterangan pers terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua MK Arief Hidayat, di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) mendesak agar lebih banyak lagi korporasi yang diproses secara hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi.

"Kita mendorong supaya korporasi diminta pertangungjawaban secara hukum," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama Satrya Langkun, ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (12/10/2018).

Menurut Tama, peran perusahaan tak luput dalam banyak kasus korupsi, terutama yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

Dengan turut memproses korporasi secara hukum, itu merupakan upaya untuk mengembalikan aset negara akibat ulah mereka.

Baca juga: Menjerat Korupsi Korporasi

"Ini yang menurut saya upaya perampasan aset, koorporasi diproses secara hukum, agar dia juga bertanggungjawab secara finansial," terang dia.

Perampasan aset tersebut juga diharapkan dapat memberi efek jera kepada pelaku. Sayangnya, menurut Tama, strategi seperti itu belum dilaksanakan secara masif saat ini.

Pada Kamis (11/10/2018), untuk kali pertama Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengadili suatu korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Korporasi tersebut adalah PT Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring.

Baca juga: PT Duta Graha Indah, Korporasi Pertama yang Dijadikan Tersangka KPK

Sebelumnya, PT DGI atau NKE ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010.

Dari nilai proyek Rp 138 miliar, diduga terjadi kerugian negara Rp 25 miliar dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Dalam proses penyidikan, NKE menyerahkan uang Rp 70 miliar kepada KPK. Uang tersebut diduga keuntungan yang didapat NKE dari hasil korupsi.


Terkini Lainnya

Dijual via Instagram, Bayi Berusia 3 Hari Laku Rp 3,8 Juta

Dijual via Instagram, Bayi Berusia 3 Hari Laku Rp 3,8 Juta

Regional
Terkait Suap Izin Meikarta, Bupati Bekasi dan 4 Pejabat Lainnya Diduga Terima Rp 7 Miliar

Terkait Suap Izin Meikarta, Bupati Bekasi dan 4 Pejabat Lainnya Diduga Terima Rp 7 Miliar

Nasional
Kasus Dugaan Suap Proyek Meikarta, KPK Tangkap Bupati Bekasi

Kasus Dugaan Suap Proyek Meikarta, KPK Tangkap Bupati Bekasi

Nasional
Warga Cililitan Tuntut Kepastian Pembayaran Ganti Rugi Lahan

Warga Cililitan Tuntut Kepastian Pembayaran Ganti Rugi Lahan

Megapolitan
Pemerintah Percepat Kota Layak Anak di 128 Kabupaten/Kota

Pemerintah Percepat Kota Layak Anak di 128 Kabupaten/Kota

Regional
Diduga Suap Bupati Bekasi, Petinggi Lippo Group Billy Sindoro Jadi Tersangka

Diduga Suap Bupati Bekasi, Petinggi Lippo Group Billy Sindoro Jadi Tersangka

Nasional
Selain Bupati Bekasi, KPK Tetapkan 8 Orang Lain sebagai Tersangka

Selain Bupati Bekasi, KPK Tetapkan 8 Orang Lain sebagai Tersangka

Nasional
KPK: Bupati Bekasi Tersangka Kasus Korupsi Terkait Perizinan Meikarta

KPK: Bupati Bekasi Tersangka Kasus Korupsi Terkait Perizinan Meikarta

Nasional
Fraksi PDI-P Sarankan Pemprov DKI Gaji Penarik Becak untuk Layani Wisatawan

Fraksi PDI-P Sarankan Pemprov DKI Gaji Penarik Becak untuk Layani Wisatawan

Megapolitan
Bacakan Pleidoi, Kuasa Hukum Minta FN Dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Pidana

Bacakan Pleidoi, Kuasa Hukum Minta FN Dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Pidana

Regional
Selain Bupati Bekasi, KPK Tetapkan 3 Kepala Dinas dan 1 Pejabat sebagai Tersangka

Selain Bupati Bekasi, KPK Tetapkan 3 Kepala Dinas dan 1 Pejabat sebagai Tersangka

Nasional
Jalan Jatibaru Raya Dibuka Lagi, Tak Ada 'Re-route' Angkutan Umum

Jalan Jatibaru Raya Dibuka Lagi, Tak Ada "Re-route" Angkutan Umum

Megapolitan
Jenazah Bayi Ditemukan di Tempat Sampah Kawasan Stasiun Tanah Abang

Jenazah Bayi Ditemukan di Tempat Sampah Kawasan Stasiun Tanah Abang

Megapolitan
KPK Tetapkan Bupati Bekasi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Bekasi sebagai Tersangka

Nasional
Indonesia Menari, Cara Dekatkan Warga Bandung dengan Tari Tradisional

Indonesia Menari, Cara Dekatkan Warga Bandung dengan Tari Tradisional

Regional
Close Ads X