Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Anggarkan Dana Optimalisasi di APBN untuk Penanganan Bencana

Kompas.com - 08/10/2018, 09:51 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta pemerintah menganggarkan seluruh dana optimalisasi yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana, baik di Sulawesi Tengah mau pun di Nusa Tenggara Barat.

"Melalui Fraksi Partai Golkar di DPR RI, kami instruksikan agar dana optimalisasi dipergunakan sebagai cadangan dan dapat dipergunakan sepenuhnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pasca-bencana di Palu, Donggala, Sigi dan daerah lainnya di Sulawesi Tengah dan juga daerah NTB,” ujar Airlangga melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (8/10/2018).

Baca juga: Pemerintah Siap Tambah Dana Penanganan Bencana Sulteng

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Airlangga bersama jajaran pengurus DPP Golkar sudah mengunjungi Palu untuk menyerahkan bantuan sekaligus meninjau penanganan pasca bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah tersebut.

Setelah melihat kerusakan yang ditimbulkan, ia menilai, proses rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan dana yang tidak sedikit.

"Pemerintah pusat harus memiliki perhatian khusus dengan mengalokasikan anggaran yang besar untuk kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut” kata dia.

Baca juga: 6.399 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Penanganan Bencana Sulteng

Berdasarkan data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Minggu (7/10/2018), Jumlah korban jiwa akibat gempa dan tsunami mencapai 1.763 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.519 jenazah ditemukan di Palu.

Sementara, sebanyak 159 jenazah ditemukan di Donggala. Di Sigi, ditemukan 69 korban tewas; 15 jenazah di Parigi, dan 1 jenazah ditemukan di Pasangkayu.

Fokus pencarian korban kini tertuju pada dua wilayah yang terdampak cukup parah, yakni Balaroa dan Petobo, di Palu.

Baca juga: Luhut: Penanganan Bencana di Sulteng Sudah Lebih dari Bencana Nasional

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, hingga saat ini diperkirakan masih ada 5.000 orang yang tertimbun tanah di wilayah Balaroa dan Petobo.

Pemerintah menetapkan waktu evakuasi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, berakhir pada 11 Oktober 2018.

.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Bantuan Untuk Donggala-Palu

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com