Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Saat Ini Banyak Hate Speech yang Tidak Diproses Hukum

Kompas.com - 18/09/2018, 23:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, rakyat Indonesia merasa takut berbicara di ruang publik dan media sosial karena khawatir akan dikriminalisasi.

Meski demikian, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo memiliki pendapat berbeda dari SBY tersebut.

"Mungkin saya melihatnya agak berbeda ya dengan Pak SBY. Pada zaman sekarang ini, saya melihat banyak sekali statemen yang dibuat oleh banyak orang dan itu sebenarnya bagian dari tindak pidana, tapi justru tidak diproses hukum. Misalnya penghinaan, pencemaran nama baik," ujar Harkristuti kepada Kompas.com, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: SBY: Rakyat Takut Bicara, Khawatir Dikriminalisasi

"Coba saja buka Youtube. Pernyataan yang sifatnya mencaci maki dan fitnah, mulai dari ke pimpinan negara, pimpinan parpol, sampai sesama, itu kan banyak sekali. Itu kan yang tidak tertangani menurut saya," lanjut dia.

Oleh sebab itu, yang seharusnya menjadi isu utama bukanlah tentang kriminalisasi bagi mereka yang menyatakan pendapat, namun aparat hukum yang tidak bekerja secara optimal.

Harkristuti tak mengetahui mengapa aparat penegak hukum justru seperti kewalahan menghadapi kasus-kasus seperti itu. Ia menduga, fenomena itu disebabkan karena penggunaan media sosial yang masif sehingga pemantauan terhadapnya menjadi kurang.

"Selain itu, saya kira penyebabnya sopan santun, menghomati orang lain, menghormati perbedaan yang semakin kurang. Ini yang menurut saya menyedihkan ya," ujar Harkristuti.

Baca juga: Kemendagri Bantah Tudingan Pemerintah Kriminalisasi Ulama

Pada beberapa kasus, Harkristuti juga melihat, ada yang menganggap pernyataan yang diduga mengandung fitnah dan ujaran kebencian sebagai sesuatu hal yang tidak perlu ditanggapi.

"Dalam kasus yang delik aduan, ada yang berpikir karena itu. Kan banyak orang yang bilang, ngapain harus mengadukan? Saya ikut gila dong kalau melaporkan," ujar dia.

Diberitakan, SBY mengaku, seringkali mendengarkan keluhan dari masyarakat selama ia berkeliling ke berbagai wilayah di Indonesia.

"Saya mendengarkan suara rakyat yang merasa takut untuk berbicara di ruang publik maupun di media sosial, karena khawatir akan dikriminalisasi atau ditindak secara hukum," kata SBY dalam pidato politik memperingati 17 tahun Partai Demokrat di Djakarta Theater, Senin (17/9/2018).

Kompas TV Tokoh persaudaraan alumni 212 menjelaskan isi pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com