KPK: Indonesia Tidak Kekurangan Orang Baik untuk Jadi Pegawai Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mendukung langkah pemerintah yang memecat 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) yang berstatus koruptor.

Pemecatan itu ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada Kamis (13/9/2018).

SKB tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi.

Baca juga: KPK Berharap Kepala Daerah Proaktif Berhentikan PNS Koruptor

"KPK mendukung upaya pembersihan PNS dari pegawai-pegawai yang korup. Indonesia tidak kekurangan orang baik untuk menjadi pegawai negeri," kata Syarif, melalui pesan singkat, Jumat (14/9/2018).

Syarif menilai, tindakan pemecatan itu sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Pemecatan para PNS yang korupsi ini menunjukan keseriusan pemerintah untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi," ujar Syarif.

Baca juga: 5 Fakta soal 2.357 PNS Koruptor yang Akhirnya Dipecat

Ia berharap, pemecatan ini dapat memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi PNS lainnya agar tidak bermain-main dengan perilaku korupsi.

Adanya 2.357 PNS berstatus koruptor awalnya terungkap dari data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pemecatan dilakukan agar tidak merugikan negara dan menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, serta bersih dari tindak korupsi.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Rekrutmen CPNS 2018 Dalam Angka