Elite Diminta Bangun Kedewasaan Berpolitik, Bukan Sebarkan Narasi Provokatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini memandang, konflik yang terjadi di sejumlah daerah antara masyarakat yang menolak dan yang mendukung gerakan #2019GantiPresiden disebabkan oleh lemahnya kemampuan elite politik dalam membangun narasi yang positif.

"Elite politik kita kan juga mewarnai narasi ruang publik dengan provokasi-provokasi yang pada akhirnya ikut membelah massa di akar ruput," kata Titi kepada Kompas.com, Senin (27/8/2018).

Baca juga: Soal Deklarasi Ganti Presiden, Gerindra Sayangkan Tindakan Penghadangan

Ia menilai situasi itu juga tak membangun pendidikan politik di kalangan masyarakat akar rumput. Sehingga, mereka juga kesulitan membangun kedewasaan dalam berpolitik dengan pandangan atau pilihan yang berbeda.

Titi juga menyoroti sikap elite politik yang tak bicara adu gagasan dan program yang diusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini turut berdampak pada lemahnya kemampuan publik mempelajari visi, misi, rekam jejak, hingga program pasangan calon.

KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di KPU RI, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

"Karena bicara melulu soal orang, ya akhirnya terpolarisasi dengan bumbu-bumbu kebencian yang menguat," katanya.

Baca juga: Perludem: Deklarasi Ganti Presiden Muncul akibat Tak Ada Aturan Pemilu yang Jelas

Di sisi lain, Titi juga melihat polarisasi seperti ini akibat keterbatasan pilihan pada Pilpres 2019. Padahal di sisi lain, masyarakat dinilainya memiliki aspirasi politik yang beragam.

"Konflik bisa terjadi karena polarisasi yang sangat membelah di antara para paslon. Ini akibat pilihan yang terbatas di tengah Pilpres kita padahal ada banyak kelompok yang punya aspirasi politik. Akhirnya mengerucut pada dua pilihan besar berbeda," paparnya.

Baca juga: Fakta Penolakan #2019GantiPresiden, Ini Kisah Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, dan Neno Warisman

Ia menilai jika tak ada ambang batas pencalonan presiden, ekspresi politik masyarakat cenderung lebih berwarna dan beragam.

Sehingga narasi yang dibangun tak sebatas pada persoalan pergantian presiden atau kepemimpinan presiden dua periode.

"Bisa lebih mengarah pada politik gagasan, ide, dan program," katanya.