Demokrat: Bila Jokowi Ingin Kami Bergabung, Beritahu Siapa Cawapresnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mengakui, partainya enggan bergabung dengan koalisi Presiden Joko Widodo karena masalah posisi calon wakil presiden. Ia menilai koalisi Jokowi tidak terbuka mengenai cawapres yang akan diusung.

"Jokowi dan Megawati curang. Sampai hari ini mereka tidak mau umumkan siapa Cawapres mereka. Bahkan konon akan diumumkan pada menit terakhir pendaftaran," kata Rachland dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/7/2018).

Baca juga: Wasekjen Demokrat: SBY Selalu Berupaya Perbaiki Hubungan dengan Megawati

Taktik politik demikian, menurut Rachland, bisa merusak demokrasi. Sebab, publik tidak diberi kesempatan lapang untuk menilai kepantasan figur Cawapres.

"Ini juga taktik yang datang dari kesombongan karena menyuruh parpol lain membebek saja mengikuti kehendak atau titah Jokowi dan Megawati," tambah Rachland.

KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Rachland Nashidik.

Rachland menegaskan partainya ingin hubungan sejajar yang berdasarkan sikap saling menghormati. Demokrat, lanjut dia, mau pendapat dan suaranya juga didengar dan jadi bahan pertimbangan.

Baca juga: PDI-P: Kalau SBY Gagal Berkoalisi dengan Jokowi, Jangan Bawa-bawa Megawati

"Maka, bila Jokowi menghendaki Demokrat bergabung, dia perlu memberitahu siapa cawapres yang dipilihnya. Agar kami bisa ikut menilai dan menakar kepantasannya," ujarnya.

Misalnya, apakah figur itu mampu mengisi kekurangan-kekurangan Jokowi dalam bidang pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Atau kapabilitas dalam bidang-bidang lain yang membuat figur itu pantas menduduki posisi RI 2.

"Tidak bisa Jokowi dan Megawati memanggil kami masuk, menyuruh kami diam dan ikut saja pada kehendak mereka, dengan iming iming kursi kabinet bagi Demokrat. Kami harus diyakinkan bahwa pilihan yang diambil mereka benar," ujarnya.

Baca juga: Hubungan SBY dan Megawati Buruk, Elite Dinilai Tak Dewasa Berpolitik

Rachland menegaskan, sikap Demokrat yang mempermasalahkan posisi cawapres ini tidak berhubungan dengan upaya Demokrat menargetkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden.

"Sudah berulangkali ditegaskan di media, kendati berbagai survei melaporkan AHY memegang elektabilitas tertinggi sebagai cawapres, ini bukan berarti kami tak bisa berunding bagi figur lain," tambah dia.