Pastikan Koalisi Jokowi Solid, PPP Yakin Keinginan Demokrat Tak Akan Terjadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi yakin tidak ada partai politik koalisi pendukung Joko Widodo yang kecewa terhadap calon wakil presiden pilihan Jokowi dalam pemilihan presiden 2019 mendatang.

Diketahui, Partai Demokrat tengah menunggu ada partai politik pendukung Jokowi yang kecewa atas pilihan cawapres Jokowi. Demokrat akan merangkul partai politik yang kecewa itu dan membentuk poros baru.

"Enggak. Saya yakin enggak ada ya. Komitmennya, siapapun yang diputuskan di dalam musyawarah parpol itu nanti akan didukung bersama-sama," ujar Arwani saat dijumpai di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

"Teman- teman partai politik pendukung Pak Jokowi kompak, solid, happy dalam bermusyawarah dan Insya Allah akan diputuskan, akan dimudahkan oleh Allah," lanjut dia.

Baca juga: Demokrat Tunggu Ada Parpol Kecewa dengan Pilihan Cawapres Jokowi dan Prabowo

Arwani menegaskan, dasar delapan partai politik yang sudah menyatakan mendukung Jokowi pada Pilpres bukanlah semata-mata mendapatkan jabatan.

Persoalan bahwa ada kader partai politik pendukung yang nantinya mendapatkan jabatan menteri pada kabinet Jokowi jilid II, itu merupakan konsekuensi dari partai politik untuk mengawal jalannya pemerintahan.

"Saya melihat komitmen parpol pendukung Pak Jokowi ikhlas, tulus, bukan karena ingin mencari jabatan, bukan saya masuk tapi saya dapat cawapres ya, enggak. Mereka tulus ," ujar Arwani.

Baca juga: Cak Imin: Kalau Bukan Jokowi-Muhaimin, Bahaya...

"Bahwa pada akhirnya ada hal-hal yang harus dijadikan sharing, itu konsekuensi yang memang jadi tanggung jawab seluruh parpol untuk mengawal pemerintahan ke depan. Misalnya siapa nanti yang bertugas menjadi menteri ini, menteri itu. Itu bukan soal rebutan jabatannya. Tapi parpol memang harus punya peran masing-masing kadernya," lanjut dia.

Arwani menambahkan, apabila Partai Demokrat memang ingin mengusulkan kadernya untuk jadi cawapres pendamping Jokowi, maka seharusnya bergabung ke koalisi Jokowi terlebih dahulu.

"Demokrat kan belum memberikan dukungannya ke Jokowi. Ya kita enggak tahu. Tapi kalau mau jadi cawapresnya Pak Jokowi, ya masuk dulu, dukung Pak Jokowi. Enggak mungkin kalau enggak masuk, lalu berharap dipilih jadi cawapresnya. Kecuali orang-orang yang memang dipilih oleh Pak Jokowi dan parpol pendukung," ujar Arwani.

Menunggu kekecewaan

Diberitakan, Partai Demokrat masih bergeming soal arah dukungannya pada pemilihan presiden 2019. Sang Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menunggu Joko Widodo dan Prabowo Subianto menentukan calon wakil presidennya terlebih dahulu, baru partainya menentukan sikap.

Pengalamannya pernah menjabat Presiden RI selama periode 2004-2009 dan 2009-2014 membuat SBY percaya diri partainya akan menjadi 'game changer' alias pengubah permainan dalam momentum tersebut.

Rupanya, maksud Partai Demokrat memilih menunggu cawapres Jokowi dan Prabowo itu adalah demi melihat reaksi partai politik koalisi masing-masing.

Baca juga: Sekjen Demokrat Akui Golkar Ajak Gabung ke Koalisi Jokowi

"Entah apakah pengumuman dilakukan jauh-jauh hari dari pendaftaran KPU atau mepet-mepet di 10 Agustus, apakah semua partai politik koalisi mereka merasa puas (dengan keputusan cawapres Jokowi dan Prabowo)? Itu kan baru diketahui setelah pengumuman cawapres dilakukan," ujar Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin kepada Kompas.com, Kamis.

"Manakala pengumuman (cawapres) terjadi dan ada partai politik koalisi yang merasa aspirasinya tidak diakomodasi, tidak diajak komunikasi dalam penentuan atau alasan apapun, kemudian dia merasa kecewa atau kurang puas, di situlah Demokrat akan memainkan perannya sebagai 'game changer', merubah permainan," lanjut dia.

Amir menegaskan, Demokrat siap mengakomodasi partai politik yang kecewa itu dan membentuk poros politik baru.