Menerka Calon Alternatif Pendamping Jokowi

MENJELANG penetapan pasangan capres dan cawapres dalam waktu dekat, tantangan politik yang dihadapi oleh Presiden Joko Widodo ke depan adalah mencari pendamping sebagai wakil presiden.

Pendamping ini tidak saja dapat menyumbang dukungan elektoral, tetapi lebih dari itu dapat membangun kolaborasi kepemimpinan yang sejalan dengan style maupun visi kepemimpinan presiden dan tantangan bangsa.

Hal ini mengingat bahwa komposisi pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak hanya harus mempertimbangkan tingkat keterpilihan dari pasangan tersebut pada saat proses pemilihan presiden berlangsung.

Yang lebih penting dari itu semua adalah kapasitas dan sinergisitas dari pasangan presiden dan wakil presiden terpilih saat memimpin arah perjalanan Indonesia selama lima tahun ke depan.

Apabila dipadatkan, maka tantangan kepemimpinan Indonesia ke depan dapat dirumuskan dalam tiga hal, yakni tantangan menjaga ketahanan ekonomi, keseimbangan politik, dan pengelolaan governance.

Pertama, dalam konteks menjaga ketahanan ekonomi tantangan yang sedang kita hadapi di depan mata adalah persoalan dinamika geopolitik yang bergerak dinamis, terutama berhubungan dengan perang dagang China versus Amerika Serikat.

Persoalan ini membutuhkan kecerdasan kepemimpinan untuk mengolah turbulensi ekonomi menjadi kesempatan, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang mampu menjawab persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Pemimpin itu juga harus dapat menata proses kelembagaan ekonomi, seperti birokrasi yang lebih cepat melayani kesempatan berusaha dan sektor perbankan yang ramah terhadap pemberian kredit bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Yang kedua adalah faktor keseimbangan politik dalam kerangka membangun titik temu dan konsensus politik di antara kekuatan politik yang ada.

Salah satu kebutuhan utama dalam menjaga arah keseimbangan politik di Indonesia adalah menjaga titik temu antara kekuatan politik nasionalis dan kekuatan politik Islam.

Yang perlu dipertimbangkan dalam menjaga keseimbangan antara pertemuan dua mata air aliran politik nasionalis dan Islam adalah kepemimpinan ke depan memberi perhatian agenda Islam peradaban yang akrab dengan aspirasi dan ekspresi kultural kalangan milenial, mengingat kaum milenial ini mudah terpapar oleh anasir-anasir ekstremisme.

Oleh karena itu, dibutuhkan politisi yang mengenal dan mampu berkomunikasi dengan sektor pelaku ekonomi.

Ketiga, tantangan membangun praktik tata kelola kepemimpinan yang baik (good governance) dengan kemampuan membangun pola kerja sama antara pusat dan daerah, mampu menjaga harmonisasi antara eksekutif dan legislatif, serta memiliki jejak langkah yang jelas dalam membangun komunikasi dan mendorong partisipasi dengan kelompok civil society organization (CSO).

Dari tiga kriteria tersebut, selain beberapa figur-figur mainstream yang saat ini telah berkibar menjadi calon wakil presiden, seperti Mahfud MD, Sri Mulyani Indrawati, Tuan Guru Bajang, dan Muhaimin Iskandar, juga patut dipertimbangkan potensi figur-figur lainnya yang memiliki kapasitas kepemimpinan baik dan dapat disandingkan dengan Presiden Joko Widodo.

Sebut saja Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Darmin adalah ekonom yang memiliki latar belakang ekonomi beraliran heterodoks yang melihat pentingnya kapasitas dan peran negara untuk menjaga sustainabilitas ekonomi pasar.