Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Kristiyanto Beberkan Kriteria Cawapres Jokowi Versi PDI-P

Kompas.com - 09/07/2018, 13:44 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, Presiden Joko Widodo telah mengantongi nama calon wakil presidennya untuk Pemilu Presiden 2019. 

Nama tersebut telah disampaikan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Namun, Hasto tak mengungkap detail sosok cawapres itu. Hasto hanya menyampaikan terkait kriteria cawapres Jokowi yang diusulkan PDI-P.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Cawapres Jokowi Sudah Ada, Hasil Kesepakatan dengan Partai Lainnya

"Kalau berbicara kepemimpinan itu kita bicara bahwa semuanya harus punya visi politik untuk Indonesia raya," kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (9/7/2018).

Oleh sebab itu, imbuh Hasto, dari mana pun cawapres tersebut berasal, ia harus memiliki visi politik untuk Indonesia. Cawapres tersebut pun harus memahami Pancasila.

Di samping itu, cawapres tersebut juga harus memahami bagaimana tantangan utama dalam menjalankan keadilan sosial. Tujuannya agar tercipta kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia secepatnya.

Hasto mengungkapkan, saat ini Jokowi sudah mengantongi nama cawapres untuk mendampinginya pada pemilu presiden 2019. Adapun pengumumannya masih menunggu momentum yang tepat.

"Yang pasti putra terbaik Indonesia," ungkap Hasto.

Baca juga: PDI-P: Pengumuman Cawapres Jokowi Tunggu Cuaca Cerah

Pendaftaran capres dan cawapres berlangsung dari 4 Agustus 2018 hingga 10 Agustus 2018. Namun, menurut Hasto, pengumuman masih harus melihat dinamika politik.

"Kita juga harus melihat dinamika politiknya seperti apa. Bagaimana kita menggalang seluruh kekuatan gotong royong nasional," sebut Hasto.

Kompas TV Salah satu kandidat calon wakil Presiden Joko Widodo yang juga cukup kuat adalah Susi Pudjiastuti.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com