Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Desak Pemerintah dan Kejaksaan Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Kompas.com - 09/07/2018, 12:18 WIB
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, tugas Komnas HAM ke depan semakin tidak mudah dan penuh tantangan.

Hal tersebut disampaikan Taufan saat memperingati 25 tahun Komnas HAM.

“Di era reformasi bukan berarti tugas Komnas HAM semakin ringan, justru bertambah tantangan dan dinamikanya,” ujar Taufan di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (9/7/3018).

Taufan menuturkan, ekspektasi publik semakin tinggi terkait penanganan kasus HAM berat masa lalu.

Baca juga: Komnas HAM: DPR Salah Tempat Jika Atur Tindak Pidana HAM di RKUHP

Di sisi lain, Taufan menyinggung beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang telah dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan Kejaksaan Agung.

Ia meminta sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang sudah ditangani Komnas HAM segera diproses ke tingkat penyidikan oleh Kejaksaan.

Kesembilan kasus tersebut di antaranya peristiwa 65, penembakan misterius, Talangsari, Semanggi 1 dan 2, juga kasus di Aceh dan Papua.

Ia mengatakan, tak ada alasan bagi Jaksa Agung untuk menunda penyidikan kasus-kasus tersebut lantaran Komnas HAM telah sering membahas bersama Kejaksaan Agung dan Kemenkopolhukam.

“Berbagai cara dan pendekatan telah ditempuh untuk mendorong penanganan kasus-kasus tersebut sebagai pemenuhan HAM atas keadilan para korban,” kata dia.

Baca juga: Jokowi Minta Pendapat Komnas HAM Soal Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional

Pada kesempatan tersebut, Taufan meminta Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan dan memperjuangkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Taufan juga mendesak Jaksa Agung segera membentuk tim penyidikan kasus pelanggaran HAM berat.

“Kita semua berharap dan optimal agar ada titik terang terhadap kasus-kasus tersebut. Kita percaya bahwa Presiden akan memenuhi kewajibannya,” kata dia.

“Penyelesaian kasus tersebut sebagai utang bangsa untuk segera diselesaikan dan menjadi kewajiban kita sebagai bangsa beradab,”lanjut Taufan.

Terakhir, dalam kesempatan tersebut, Taufan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat demi penegakan HAM di Indonesia.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada bapak ibu, mantan komisioner yangbtelah mendedikasikan hidupnya di lembaga ini demi maju dan tegaknya ham,” kata dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com