Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Usulkan Koalisi Pengusung Jokowi Segera Dipastikan

Kompas.com - 28/06/2018, 20:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengusulkan agar koalisi pendukung Presiden Joko Widodo segera dipermanenkan.

Menurut dia, itu penting dilakukan untuk memantapkan koalisi pengusung Jokowi ke depannya saat pilpres dan setelah pilpres.

"Kalau kita lihat dalam pembangunan koalisi parpol ke depan, demokrasi di Indonesia ini tidak memungkinkan satu partai menguasai 51 persen, jadi koalisi permanen diperlukan. Nah kami punya pemikiran bahwa koalisi permanen ini sebaiknya dibuat di awal untuk mengawali," kata Airlangga usai bertemu Ketua Umum PPP di Kator DPP PPP, Menteng, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Baca juga: Usai Pilkada, PPP dan Golkar Rapatkan Barisan Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Namun demikian, Airlangga menyatakan hal itu bukan berarti koalisi pengusung Jokowi menutup pintu bagi partai lain untuk bergabung.

Ia mengatakan wacana untuk memperbesar koalisi pendukung Jokowi dari segi jumlah terus dibicarakan hingga sekarang.

Sementara, terkait penentuan cawapres sebagai bagian dari pembicaraan koalisi, Airlangga menyatakan hal itu sebaiknya diserahkan kepada Jokowi.

"Oleh karena itu menghadapi mekanisme ke depan tentu salah satunya terkait dengan pimpinan nasional. Nah kami sudah sepakat bahwa (pengusung) Pak Presiden solid," tutur Airlangga.

"Mengenai pendamping beliau nanti melalui mekanisme tertentu sejauh mekanisme itu diketahui oleh ketum partai. Nah itu mekanisme kami serahkan ke Bapak Presiden," lanjut dia.

Sebelumnya, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Nusron Wahid menyatakan, partainya tetap konsisten mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 jika berkaca pada hasil sementara Pilkada Serentak 2018.

Baca juga: Melihat Hasil Pilkada, Golkar Masih Konsisten Dukung Jokowi

Ia menilai, meskipun perolehan suara kandidat yang diusung oposisi di Jawa Barat dan Jawa Tengah cukup tinggi, tak serta-merta membuat Partai Golkar khawatir dengan elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019.

"Kan sudah jadi keputusan bahwa kami dukung Jokowi," kata Nusron di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Namun, ada beberapa hal yang harus dipenuhi Jokowi. Salah satunya yakni memilih cawapres pendamping yang merepresentasikan kelompok Muslim.

Kompas TV Simak dialognya dalam Kompas Petang berikut ini
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com