Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Pilkada, PPP dan Golkar Rapatkan Barisan Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Kompas.com - 28/06/2018, 20:03 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menemui Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Airlangga mengatakan pertemuan tersebut bertujuan merapatkan barisan untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

"Di antara ketum-ketum partai juga kami mencoba untuk menjalin semacam protokol atau pengertian sehingga kami tidak bisa nanti ke depan dipecah belah lagi dalam mendukung Bapak Presiden," kata Airlangga.

Baca juga: Melihat Hasil Pilkada, Golkar Masih Konsisten Dukung Jokowi

Ia menyatakan silaturahim dengan PPP penting dilakukan setelah hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dirilis.

Hal itu bertujuan untuk mengarahkan modal politik yang diperoleh PPP dan Golkar dengan kemenangan di sejumlah daerah untuk digunakan dalam rangka memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

Hal senada disampaikan Romi, sapaan Romahurmuziy. Ia mengatakan silaturahim dengan Golkar bertujuan untuk meneguhkan kesepakatan bersama mengusung Jokowi.

"Tentu kami juga membangun kesepakatan bersama untuk bersama-sama segera melakukan penyiapan konsolidasi partai pengusung Pak Jokowi di 2019 ini utnuk agenda pilpres yang dalam waktu dekat kurang dari 40 hari ke depan sudah akan dimulai pendaftarannya," papar Romi.

Sebelumnya, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Nusron Wahid menyatakan, partainya tetap konsisten mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 jika berkaca pada hasil sementara Pilkada Serentak 2018.

Baca juga: Golkar Anggap Hasil Sementara Pilkada 2018 Warning untuk Jokowi

Ia menilai, meskipun perolehan suara kandidat yang diusung oposisi di Jawa Barat dan Jawa Tengah cukup tinggi, tak serta-merta membuat Partai Golkar khawatir dengan elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019.

"Kan sudah jadi keputusan bahwa kami dukung Jokowi," kata Nusron di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Namun, ada beberapa hal yang harus dipenuhi Jokowi. Salah satunya yakni memilih cawapres pendamping yang merepresentasikan kelompok Muslim.

Kompas TV Partai Golkar menilai pengangkatan Komjen M Iriawan menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat sudah sesuai prosedur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Nasional
Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

Nasional
Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Nasional
Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Nasional
Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Nasional
PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com