Bawaslu Proses Dugaan Pelanggaran Wakapolda Maluku

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, pihaknya sedang memproses laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Wakapolda Maluku Brigjen (Pol) Hasanuddin.

Hasanuddin telah dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat dalam kampanye salah satu pasangan calon pada Pilkada Maluku 2018.

"Ini tetap kami proses (Wakapolda Maluku Hasanuddin). Memang sudah dilakukan pembahasan pertama di Gakkumdu (Sentra Gakkumdu), kami lihat dulu hasilnya pembahasan pertama," kata Ratna di Jakarta, Senin (25/6/2018).

Ratna menilai, ada indikasi Hasanuddin telah melanggar Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Baca juga: Wakapolda Maluku Dicopot, Kemendagri Ingatkan Aparatur Negara Netral dalam Pilkada

Dalam Pasal 71 Ayat (1) undang-undang itu berbunyi, "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".

"Pejabat negara yang melakukan kegiatan yang menguntungkan. Kami akan memanggil ahli, apakah ini masuk ke dalam kategori (melanggar)," kata Ratna.

Sebelumnya, Wakalpolri Komjen Pol Syafruddin membenarkan pencopotan Hasanuddin dari jabatan wakapolda.

Syafruddin menjelaskan, pencopotan ini merupakan peringatan bahwa aparat benar-benar harus netral dan tidak bisa ditunggangi kepentingan politik kubu mana pun.

Pencopotan Wakapolda Maluku tersebut tertera pada Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1535/VI/KEP/2018 diterima Tribun-timur.com, Kamis (21/6/2018).

Pada surat urat tertanggal 20 Juni 2018 tersebut diutarakan Hasanuddin dimutasikan ke Lemdiklat Polri sebagai analis kebijakan utama Bidang Bindiklat.

Sementara bertindak sebagai pejabat penggantinya Brijen Pol Akhmad Wiyagus yang sebelumnya Dirtipidkor Bareskrim Polri.