Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Nilai PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat pada Pilpres 2019

Kompas.com - 12/06/2018, 14:49 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, partainya sulit berkoalisi dengan Demokrat pada Pilpres 2019.

Hal itu, kata Hasto, terlihat dari konfigurasi politik antara PDI-P dan Demokrat di Pilkada 2018 yang dianggap banyak perbedaan.

Padahal, kata Hasto, kerja sama di Pilkada 2018 akan sejalan dengan pembentukan koalisi di Pilpres 2019.

Baca juga: Cak Imin: Koalisi Kerakyatan Gagasan Demokrat Sangat Sulit Terbentuk

"Kalau kami lihat tentu saja dalam pemilukada serentak ini kami juga melihat ada berbagai perbedaan-perbedaan itu di Jawa Timur, kemudian di Sumatera Utara. Nah, tentu saja pilkada ini senafas dengan pileg dan pilpres," ucap Hasto saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (12/6/2018).

"Ketika di dalam Pilkada juga ada perbedaan-perbedaan yang tajam, tentu saja ini juga kurang kondusif untuk membangun kerja sama ke depan," lanjut Hasto.

Hal itu, ditambah pula dengan pidato Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimuri Yudhoyono terhadap jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Lima Kritik AHY untuk Pemerintahan Jokowi-JK

Menurut Hasto, pidato Agus yang mengkritisi berbagai kebijakan Jokowi tidak objektif karena tidak didasari konteks yang sesuai.

Ia mengatakan, saat ini Jokowi tengah berupaya membenahi sistem pemerintahan dan perekonomian ke arah yang lebih baik meski harus berhadapan dengan kondisi perekonomian global yang sedang sulit.

Namun, Hasto mengatakan, kinerja Jokowi tersebut tetap layak diapresiasi. Hal itu terlihat dari suksesnya pembangunan infrastruktur berbagai kebijakan yang mengarah pada transparansi tata kelola pemerintahan.

"Ya, di dalam menyampaikan sebuah sikap politik itu kan juga harus berdasarkan nilai-nilai fundamental kita sebagai bangsa. Sehingga ketika kita menilai pemerintahan Pak Jokowi juga dibutuhkan kriteria objektif bagaimana Pak Jokowi menjalankan perintah konstitusi itu," ujar Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com