Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Yakin Penjajakan Koalisi dengan Demokrat Tak Terganggu

Kompas.com - 18/05/2018, 17:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno meyakini penjajakan koalisi dengan Demokrat di Pilpres tak akan terganggu meskipun Presiden Joko Widodo sempat menyinggung kebijakan BBM di era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Tidak, tidak. Saya sudah sampaikan bahwa jangan sampai kalau kami komparasi masa lalu seakan-akan kami mencari kambing hitam," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Baca juga: Demokrat Sebut Kritik Jokowi ke SBY Tak Hambat Penjajakan Koalisi dengan PDI-P

Ia mengatakan pidato Jokowi yang menyinggung kebijakan BBM di era Ketua Umum Demokrat itu untuk mempelajari konteksnya, bukan untuk menyalahkan.

Hendrawan pun meyakini SBY seorang negarawan sehingga tak akan tersinggung dengan pidato Jokowi itu.

"Pak SBY itu negarawan, SBY tokoh yang sangat kita hormati. Kami berharap tidak perlu emosional dalam menanggapi persoalan ini. Apalagi kita semua tahu syarat politisi katanya harus memiliki kelenturan emosional," lanjut dia.

Baca juga: PDI-P: Pidato Jokowi soal BBM Tak Bermaksud Menyudutkan SBY

Kritik Jokowi soal subsidi BBM era SBY disampaikan saat menghadiri workshop anggota DPRD PPP pada Selasa (15/5/2018) kemarin.

Jokowi awalnya menyinggung kebijakannya soal BBM satu harga. Dengan kebijakan itu, Jokowi mengklaim harga BBM di wilayah terpencil, khususnya di kawasan Indonesia timur, bisa sama dengan di Jawa. Padahal, sebelumnya harga BBM di wilayah terpencil bisa mencapai Rp 60.000-Rp 100.000.

Jokowi kemudian menyinggung subsidi Rp 340 Triliun yang digelontorkan pemerintahan terdahulu. Ia tidak secara spesifik menyebut pemerintahan SBY.

Baca juga: PKS Minta Jokowi Fokus Penuhi Janji Kampanye dan Tak Salahkan SBY

"Dulu subsidi Rp 340 triliun kenapa harga (BBM di tiap daerah) enggak bisa sama? Ada apa? Kenapa enggak ditanyakan?" kata Jokowi.

"Sekarang subsidi sudah enggak ada untuk di BBM, tapi harga bisa disamakan dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," tambah dia.

Kompas TV Wakil Ketua Umum Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyatakan pertemuan SBY dan Sohibul Iman hal yang biasa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com