Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lima Kritik AHY untuk Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 11/06/2018, 09:35 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan orasi pada Sabtu (9/6/2018) lalu. Orasi berdurasi 40 menit tersebut bertajuk "Mendengar Suara Rakyat".

Dalam orasinya tersebut, Agus menyampaikan sejumlah hal, termasuk ajakan untuk memelihara persatuan dan kesatuan. Meski demikian, Agus juga melontarkan beberapa kritik terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

1. Daya beli masyarakat

Agus menyatakan, meskipun angka-angka indikator makroekonomi relatif baik,  kenyataannya di lapangan berbeda.

"Hampir di setiap tempat, yang kami datangi, rakyat berteriak, 'Pak, bagaimana ini? Harga-harga kebutuhan pokok naik! Barang-barang makin mahal'," kata Agus.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Daya Beli Masyarakat Tidak Menurun

Agus menyebut, di satu sisi, harga-harga kebutuhan, naik secara signifikan. Di sisi lain, kemampuan dan kesempatan masyarakat makin terbatas untuk memperoleh penghasilan yang layak.

Harus diakui, sebut Agus, daya beli rakyat memang menurun. Utamanya adalah rakyat berpenghasilan rendah dan kurang mampu.

2. Kenaikan tarif listrik

Agus mengungkapkan, selain biaya hidup, pengeluaran rumah tangga juga terus meningkat. Contohnya adalah kenaikan tarif listrik.

"Tarif listrik naik lebih dari 140 persen, antara bulan Desember 2016 hingga Juli 2017," sebut Agus.

Baca juga: Dirut PLN: Isu Kenaikan Tarif Listrik untuk Mendiskreditkan Pemerintah

Pencabutan subsidi listrik untuk golongan 900 VA, imbuh dia, berdampak terhadap hampir 19 juta pelanggan rumah tangga.

"Ini tentu, secara langsung berpengaruh terhadap daya beli rakyat," ungkapnya.

3. Lapangan kerja

Menurut Agus, pekerjaan bukan hanya soal memperoleh pendapatan. Pekerjaan juga merupakan harga diri dan penerimaan sosial.

"Itulah sebabnya, pengangguran dan lapangan kerja, selalu menjadi persoalan sensitif," tuturnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com