Lima Kritik AHY untuk Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 11/06/2018, 09:35 WIB
Agus Harimurthi Yudhoyono menyampaikan orasi bertajuk Mendengar Suara Rakyat di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Sabtu (9/6/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANAgus Harimurthi Yudhoyono menyampaikan orasi bertajuk Mendengar Suara Rakyat di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Sabtu (9/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan orasi pada Sabtu (9/6/2018) lalu. Orasi berdurasi 40 menit tersebut bertajuk "Mendengar Suara Rakyat".

Dalam orasinya tersebut, Agus menyampaikan sejumlah hal, termasuk ajakan untuk memelihara persatuan dan kesatuan. Meski demikian, Agus juga melontarkan beberapa kritik terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

1. Daya beli masyarakat

Agus menyatakan, meskipun angka-angka indikator makroekonomi relatif baik,  kenyataannya di lapangan berbeda.

"Hampir di setiap tempat, yang kami datangi, rakyat berteriak, 'Pak, bagaimana ini? Harga-harga kebutuhan pokok naik! Barang-barang makin mahal'," kata Agus.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Daya Beli Masyarakat Tidak Menurun

Agus menyebut, di satu sisi, harga-harga kebutuhan, naik secara signifikan. Di sisi lain, kemampuan dan kesempatan masyarakat makin terbatas untuk memperoleh penghasilan yang layak.

Harus diakui, sebut Agus, daya beli rakyat memang menurun. Utamanya adalah rakyat berpenghasilan rendah dan kurang mampu.

2. Kenaikan tarif listrik

Agus mengungkapkan, selain biaya hidup, pengeluaran rumah tangga juga terus meningkat. Contohnya adalah kenaikan tarif listrik.

"Tarif listrik naik lebih dari 140 persen, antara bulan Desember 2016 hingga Juli 2017," sebut Agus.

Baca juga: Dirut PLN: Isu Kenaikan Tarif Listrik untuk Mendiskreditkan Pemerintah

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Nasional
Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Nasional
Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Nasional
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X