Cak Imin: Koalisi Kerakyatan Gagasan Demokrat Sangat Sulit Terbentuk

Kompas.com - 10/06/2018, 20:33 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dok Partai Kebangkitan BangsaKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai, Koalisi Kerakyatan yang digagas Partai Demokrat sulit terbentuk untuk menghadapi Pilpres 2019.

Ia beralasan, Demokrat membutuhkan dukungan dua partai untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.

Namun, hinggga kini dukungan tersebut belum didapat.

Baca juga: Partai Demokrat Berencana Bentuk Koalisi Kerakyatan

"Saya kira untuk terbentuk sangat sulit karena masih membutuhkan minimal dua partai tambahan untuk Demokrat. Yang kedua siapa presiden ,siapa cawapresnya juga belum jelas," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Minggu (10/6/2018).

Ia mengaku, belum pernah diajak bicara soal pembentukan Koalisi Kerakyatan oleh Demokrat. Namun, hal itu menjadi hak Demokrat selaku partai politik.

Lagi pula, sambung Cak Imin, PKB telah mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres, yakni Presiden Joko Widodo dan dirinya.

Baca juga: Lepas Mudik Bersama PKB, Cak Imin Minta Didoakan Jadi Presiden atau Wapres

"Saya dan PKB sedang konsentrasi penuh untuk mensosialisasikan posko JOIN, Jokowi-Muhaimin, pilihan final kami sampai nanti perkembangan terakhirnya, tetapi welcome saja (dengan Koalisi Kerakyatan)," ujar Cak Imin.

"Demokrasi membolehkan supaya lebih dinamis ada Koalisi Kerakyataan, ada Koalisi Keumatan, ada koalisi JOIN. Kita tunggu saja perkembangan," lanjut dia.

Sebelumnya Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyatakan, partainya tengah berupaya membangun Koalisi Kerakyatan.

Namun, Ferdinand tak memastikan apakah Koalisi Kerakyatan merupakan realisasi dari poros ketiga pada Pilpres 2019.

Baca juga: PAN Serius Wacanakan Amien Rais Jadi Capres 2019

Ferdinand menambahkan, Koalisi Kerakyatan merupakan ide dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia mengatakan, SBY menginginkan adanya koalisi yang fokus memikirkan kesejahteraan rakyat ke depannya.

"Apakah Koalisi Kerakyatan ini tanda akan terbentuk poros baru pilpres? Kita tunggu tangan dingin SBY meramu poros kerakyatan," kata Ferdinand melalui pesan singkat, Jumat (8/6/2018).

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar Hukum Pidana Sebut Pengadilan Tak Bisa Disalahkan soal Permohonan PK Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana Sebut Pengadilan Tak Bisa Disalahkan soal Permohonan PK Djoko Tjandra

Nasional
Ketua Gugus Tugas: Tidak Boleh Lagi ada yang Kena Covid-19

Ketua Gugus Tugas: Tidak Boleh Lagi ada yang Kena Covid-19

Nasional
Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Nasional
Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Nasional
AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

Nasional
Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Nasional
Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Nasional
66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

Nasional
[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

Nasional
Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Nasional
Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Nasional
Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Nasional
Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X