JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai, Koalisi Kerakyatan yang digagas Partai Demokrat sulit terbentuk untuk menghadapi Pilpres 2019.
Ia beralasan, Demokrat membutuhkan dukungan dua partai untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden.
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.
Namun, hinggga kini dukungan tersebut belum didapat.
Baca juga: Partai Demokrat Berencana Bentuk Koalisi Kerakyatan
"Saya kira untuk terbentuk sangat sulit karena masih membutuhkan minimal dua partai tambahan untuk Demokrat. Yang kedua siapa presiden ,siapa cawapresnya juga belum jelas," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Minggu (10/6/2018).
Ia mengaku, belum pernah diajak bicara soal pembentukan Koalisi Kerakyatan oleh Demokrat. Namun, hal itu menjadi hak Demokrat selaku partai politik.
Lagi pula, sambung Cak Imin, PKB telah mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres, yakni Presiden Joko Widodo dan dirinya.
Baca juga: Lepas Mudik Bersama PKB, Cak Imin Minta Didoakan Jadi Presiden atau Wapres
"Saya dan PKB sedang konsentrasi penuh untuk mensosialisasikan posko JOIN, Jokowi-Muhaimin, pilihan final kami sampai nanti perkembangan terakhirnya, tetapi welcome saja (dengan Koalisi Kerakyatan)," ujar Cak Imin.
"Demokrasi membolehkan supaya lebih dinamis ada Koalisi Kerakyataan, ada Koalisi Keumatan, ada koalisi JOIN. Kita tunggu saja perkembangan," lanjut dia.
Sebelumnya Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyatakan, partainya tengah berupaya membangun Koalisi Kerakyatan.
Namun, Ferdinand tak memastikan apakah Koalisi Kerakyatan merupakan realisasi dari poros ketiga pada Pilpres 2019.
Baca juga: PAN Serius Wacanakan Amien Rais Jadi Capres 2019
Ferdinand menambahkan, Koalisi Kerakyatan merupakan ide dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ia mengatakan, SBY menginginkan adanya koalisi yang fokus memikirkan kesejahteraan rakyat ke depannya.
"Apakah Koalisi Kerakyatan ini tanda akan terbentuk poros baru pilpres? Kita tunggu tangan dingin SBY meramu poros kerakyatan," kata Ferdinand melalui pesan singkat, Jumat (8/6/2018).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.