Cak Imin: Koalisi Kerakyatan Gagasan Demokrat Sangat Sulit Terbentuk

Kompas.com - 10/06/2018, 20:33 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dok Partai Kebangkitan BangsaKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai, Koalisi Kerakyatan yang digagas Partai Demokrat sulit terbentuk untuk menghadapi Pilpres 2019.

Ia beralasan, Demokrat membutuhkan dukungan dua partai untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.

Namun, hinggga kini dukungan tersebut belum didapat.


Baca juga: Partai Demokrat Berencana Bentuk Koalisi Kerakyatan

"Saya kira untuk terbentuk sangat sulit karena masih membutuhkan minimal dua partai tambahan untuk Demokrat. Yang kedua siapa presiden ,siapa cawapresnya juga belum jelas," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Minggu (10/6/2018).

Ia mengaku, belum pernah diajak bicara soal pembentukan Koalisi Kerakyatan oleh Demokrat. Namun, hal itu menjadi hak Demokrat selaku partai politik.

Lagi pula, sambung Cak Imin, PKB telah mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres, yakni Presiden Joko Widodo dan dirinya.

Baca juga: Lepas Mudik Bersama PKB, Cak Imin Minta Didoakan Jadi Presiden atau Wapres

"Saya dan PKB sedang konsentrasi penuh untuk mensosialisasikan posko JOIN, Jokowi-Muhaimin, pilihan final kami sampai nanti perkembangan terakhirnya, tetapi welcome saja (dengan Koalisi Kerakyatan)," ujar Cak Imin.

"Demokrasi membolehkan supaya lebih dinamis ada Koalisi Kerakyataan, ada Koalisi Keumatan, ada koalisi JOIN. Kita tunggu saja perkembangan," lanjut dia.

Sebelumnya Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyatakan, partainya tengah berupaya membangun Koalisi Kerakyatan.

Namun, Ferdinand tak memastikan apakah Koalisi Kerakyatan merupakan realisasi dari poros ketiga pada Pilpres 2019.

Baca juga: PAN Serius Wacanakan Amien Rais Jadi Capres 2019

Ferdinand menambahkan, Koalisi Kerakyatan merupakan ide dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia mengatakan, SBY menginginkan adanya koalisi yang fokus memikirkan kesejahteraan rakyat ke depannya.

"Apakah Koalisi Kerakyatan ini tanda akan terbentuk poros baru pilpres? Kita tunggu tangan dingin SBY meramu poros kerakyatan," kata Ferdinand melalui pesan singkat, Jumat (8/6/2018).

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X