Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Mandek karena Tersandera Kasus E-KTP, Golkar Tak Khawatir

Kompas.com - 09/05/2018, 09:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tak khawatir dengan elektabilitas partainya yang mandek lantaran tersandera kasus e-KTP.

Hal itu disampaikan Airlangga menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menyatakan elektabilitas Golkar stagnan lantaran tersandera citra buruk Setya Novanto yang terlibat korupsi e-KTP.

"Bagi Partai Golkar ini kan bukan pemilu hari ini, ini baru snapshot, dan ini ada 11 bulan memperbaiki citra ke depan," kata Airlangga saat ditemui di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Selasa (8/5/2018) malam.

Baca juga: Survei LSI: Kasus Korupsi E-KTP dan Setya Novanto Buat Golkar Stagnan

Ia mengatakan, Golkar telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi citra buruk tersebut.

Beberapa di antaranya ialah membangun citra Golkar sebagai partai bersih.

Salah satu caranya dengan mengeluarkan maklumat agar Fraksi Partai Golkar di DPR tak memanfaatkan jabatan untuk korupsi.

Ia meyakini pengaruh citra buruk kasus e-KTP kepada partainya ada batasnya sehingga akan berakhir pada waktunya.

"Saya rasa dalam survei juga dijelaskan bahwa pengaruh kasus itu ada batasnya. Tentu ke depan kami sudah melakukan langkah-langkah agar Golkar bersih dan ketua fraksi sudah membuat edaran yang tegas melarang pemanfaatan hak yang tak diizinkan," lanjut Airlangga.

Baca juga: Survei Indikator: Perindo Diprediksi Masuk Parlemen, Golkar Digusur Gerindra

Partai Golkar masih ada di posisi kedua di bawah PDI-P dalam hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Mei 2018.

Peringkat ini turun dari survei lembaga yang sama pada Januari 2018 yang sebesar 15,5 persen.

Menurut peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, tak beranjaknya elektabilitas Partai Golkar diakibatkan kasus korupsi e-KTP yang menjerat mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

"Golkar urutan kedua, belum bisa menyalip PDI-P karena kasus pengadilan Setya Novanto," ujar Ardian, saat memaparkan hasil survei di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Selasa (7/5/2018).

Baca juga: Politisi Golkar Sebut Jokowi Belum Tingkatkan Elektabilitas Partai

Hingga saat ini tutur Ardian, masyarakat masih mengaitkan kasus Setya Novanto dengan Partai Golkar. Kasus tersebut juga memiliki dampak bagi keterpilihan partai berlambang beringin itu.

Kompas TV Apakah gerakan tagar bisa berampak pada elektabilitas para calon presiden yang akan berlaga pada 2019?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com