Hanura Sebut Belum Ada Kesepakatan Cawapres Jokowi dari Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan, hingga saat ini belum ada kesepakatan di antara partai-partai pengusung Presiden Joko Widodo agar cawapres yang diusung nantinya berasal dari partai politik.

Hal itu disampaikan Oesman menanggapi pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengatakan koalisi pendukung Jokowi sepakat agar cawapres berasal dari parpol.

"Saya belum pernah dengar tuh. Tapi mungkin juga, saya enggak tahu. Yang lain mungkin tahu. Secara resmi belum," kata Oesman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Ia menambahkan, sebaiknya penentuan latar belakang cawapres ditentukan oleh Jokowi. Sebab, Jokowi juga yang akan menjalankan pemerintahan.

Baca juga: Cak Imin: Koalisi Pendukung Jokowi Sepakat Cawapres dari Partai

Oesman menambahkan, hingga saat ini Jokowi juga belum menyebut kriteria cawapres pendampingya.

"Kalau saya bilang, yang user cawapres Pak Jokowi. Artinya mau pakai rumah partai, mau pakai pribadi, kelompok, golongan, itu yang memakai, selagi orang luar ngomong, Presiden belum ngomong siapa wakilnya, saya masih belum percaya tuh," ucap Oesman.

"Karena itu mekanismenya seperti itu. kecuali kalau ada kesepakatan yang disetujui Presiden, bahwa wakil dari unsur partai, perorangan, oknum golongan tertentu, itu baru sah," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Romahurmuziy Cocok Jadi Cawapres...

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar, menyatakan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo sepakat cawapres harus dari partai politik.

Hal itu disampaikan Muhaimin dalam acara buka puasa bersama di Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/5/2018).

"Semua partai (koalisi pendukung Jokowi) sepakat wapres harus partai. Hampir semua partai sepakat. Sejauh ini ya, cawapres Pak Jokowi semua partai hampir komunikasi ke saya sepakat harus dari kader parpol," kata Cak Imin, sapannya.