Kompas.com - 22/05/2018, 16:35 WIB
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari KOMPAS.com/AMBARANIE NADIADirektur Eksekutif Indo Barometer M Qodari

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 58,2 persen responden tak mengetahui atau tidak pernah mendengar agenda program prioritas Nawacita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Sementara hanya 37,6 persen yang pernah mendengar dan mengetahui agenda tersebut, dan 4,3 persen lainnya tidak menjawab.

Hal itu terungkap dari survei Indo Barometer yang dilakukan sejak 15 hingga 22 April 2018 di 34 provinsi Indonesia.

Survei ini melibatkan 1.200 responden dengan metode penarikan sampel multistage random sampling.

Adapun responden survei merupakan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih pada saat survei dilakukan.

Baca juga: Merapal Doa, Menagih Janji Nawacita dari Dalam Rimba

"Kita bertanya dulu apakah pernah mendengar atau mengetahui program tersebut, ternyata yang mengetahui lebih sedikit daripada yang tidak mengetahui. Sosialisasi Nawacita ternyata kurang," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari pada rilis Survei Nasional Evaluasi 3,5 Tahun Jokowi-JK: Quo Vadis Nawacita? di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Dari persentase yang pernah mendengar atau mengetahui, sebanyak 39,4 persen menyatakan puas atas pencapaian program Nawacita Jokowi-JK. Sementara, sebanyak 20 persen responden tidak puas. Dan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab mencapai 40,8 persen.

Berdasarkan peringkat pencapaian dari hasil survei, Nawacita pembangunan Indonesia dari daerah atau wilayah pedesaan, pelosok dan tertinggal memiliki tingkat kepuasan tertinggi sebesar 60,4 persen.

Disusul Nawacita terkait perlindungan warga negara, pertahanan dan keamanan serta memperkuat negara maritim sebesar 53,8 persen; peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan serta kesejahteraan (53,4 persen); reformasi sistem dan penegakan hukum (46,8 persen); dan revolusi karakter bangsa (46,5 persen).

Di sisi lain agenda Nawacita memperteguh kebinekaan dan restorasi sosial Indonesia sebesar 44 persen; peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing (43 persen); kemandirian ekonomi (41 persen) dan tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis dan terpercaya berada pada persentase terendah (34,4 persen).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Nasional
Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Nasional
Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.