Kompas.com - 22/05/2018, 15:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK mencapai 65,1 persen.

Sementara yang menyatakan kurang atau tidak puas sama sekali sebesar 32 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 2,9 persen.

Hal itu terungkap dari survei yang dilakukan Indo Barometer yang dilakukan sejak 15 hingga 22 April 2018 di 34 provinsi di Indonesia. Survei ini melibatkan 1.200 responden dengan metode penarikan sampel multistage random sampling.

Baca juga: Survei Indikator: 70 Persen Warga Jateng Puas dengan Kinerja Jokowi

 

Adapun responden survei merupakan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih pada saat survei dilakukan.

"Dari evaluasi kinerja pemerintahan secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi adalah 68,6 persen. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden sebesar 61,2 persen," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam rilis Survei Nasional Evaluasi 3,5 Tahun Joko Widodo-Jusuf Kalla: Quo Vadis Nawacita? di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Dari catatan Indo Barometer, tren kepuasan terhadap keduanya mengalami fluktuasi sejak Maret 2015 hingga April 2018. Tren kepuasan terhadap Jokowi dan Jusuf Kalla sempat menurun pada September 2015 dan Januari 2015.

Baca juga: Survei Indikator: Hampir 50 Persen Warga Jateng Pilih Jokowi dalam Pilpres

Qodari memaparkan ada lima alasan utama publik menyatakan puas akan kinerja Jokowi-JK, yaitu pembangunan infrastruktur meningkat sebesar 29,7 persen, banyak pencapaian sebesar 18,1 persen, bantuan bagi rakyat kecil sebesar 13,8 persen, kinerja baik sebesar 8,7 persen, dan kebijakan tegas sebesar 5 persen.

"Sementara alasan utama publik menyatakan enggak puas adalah harga sembako belum stabil 19,1 persen, lapangan kerja masih terbatas 12,2 persen, banyak tenaga kerja China 10,3 persen," kata dia.

Selain itu, terdapat pula alasan ketidakpuasan berupa kemiskinan dan kesenjangan sebesar 8 persen dan masih banyak korupsi 6,9 persen.

Baca juga: Survei: Ekonomi Masih Jadi Masalah, tapi Masyarakat Puas atas Demokrasi

Qodari juga menjelaskan, secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja para menteri di pemerintahan Jokowi-JK mencapai 58,6 persen.

Sementara masyarakat yang menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali sebesar 34,2 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 9,1 persen.

Di sisi lain, Qodari mengungkapkan fenomena menarik terkait kesadaran publik akan agenda Nawacita Jokowi-JK. Dalam survei, publik yang mengetahui agenda Nawacita Jokowi-JK sebesar 37,6 persen.

Baca juga: Bantah Sejumlah Lembaga Survei, Waketum Gerindra Sebut Elektabilitas Jokowi Justru Turun Tajam

Sementara yang tidak mengetahui atau mendengar agenda tersebut mencapai 58,2 persen dan tidak menjawab sebesar 4,2 persen.

"Kita bertanya dulu apakah pernah mendengar atau mengetahui program tersebut, ternyata yang mengetahui lebih sedikit daripada yang tidak mengetahui. Sosialisasi Nawacita ternyata kurang," kata dia.

Survei ini memiliki margin of error sebesar 2,83 persen (hasil survei bisa bertambah atau berkurang 2,83 persen) pada tingkat kepercayaan 95 persen. Qodari menyebutkan survei dibiayai secara mandiri.

Kompas TV Survei yang dikeluarkan CSIS atau Centre for Strategic and International Studies dilakukan pada 23-30 Agustus 2017.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Minta Semua Bayi di Aceh Dapat Imunisasi Polio Lengkap

Kemenkes Minta Semua Bayi di Aceh Dapat Imunisasi Polio Lengkap

Nasional
Besok, Polri Akan Periksa Keluarga Ismail Bolong Terkait Kasus Dugaan Tambang Ilegal

Besok, Polri Akan Periksa Keluarga Ismail Bolong Terkait Kasus Dugaan Tambang Ilegal

Nasional
KSAD Minta Prajurit Harus Hadir di Tengah Kesulitan Masyarakat

KSAD Minta Prajurit Harus Hadir di Tengah Kesulitan Masyarakat

Nasional
Interaksi Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Rumah Ferdy Sambo Bakal Dibongkar di Persidangan

Interaksi Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Rumah Ferdy Sambo Bakal Dibongkar di Persidangan

Nasional
Pesan Jokowi Jelang Tahun Politik: Hindari Gesekan, Tinggalkan Politik Identitas

Pesan Jokowi Jelang Tahun Politik: Hindari Gesekan, Tinggalkan Politik Identitas

Nasional
Pakar Hukum Pidana Nilai Faktor Relasi Kuasa Berpotensi Ringankan Hukuman Terdakwa Obstruction of Justice Kasus Brigadir J

Pakar Hukum Pidana Nilai Faktor Relasi Kuasa Berpotensi Ringankan Hukuman Terdakwa Obstruction of Justice Kasus Brigadir J

Nasional
Sidang Kasus Brigadir J Hari Ini: Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Bakal Beri Kesaksian

Sidang Kasus Brigadir J Hari Ini: Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Bakal Beri Kesaksian

Nasional
Sederet Kode Jokowi soal Calon Pemimpin hingga Sinyal Dukungan untuk Ganjar dan Prabowo

Sederet Kode Jokowi soal Calon Pemimpin hingga Sinyal Dukungan untuk Ganjar dan Prabowo

Nasional
DPR Tepis Pengiriman Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono Sempat Ditunda: Tak Ada Untungnya

DPR Tepis Pengiriman Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono Sempat Ditunda: Tak Ada Untungnya

Nasional
DPR Sebut 'Fit and Proper Test' KSAL Yudo Margono Calon Panglima TNI Tak Digelar Pekan Ini

DPR Sebut "Fit and Proper Test" KSAL Yudo Margono Calon Panglima TNI Tak Digelar Pekan Ini

Nasional
Sahut-menyahut Ferdy Sambo dan Kabareskrim soal Kasus Tambang Ilegal, Siapa Bisa Dipercaya?

Sahut-menyahut Ferdy Sambo dan Kabareskrim soal Kasus Tambang Ilegal, Siapa Bisa Dipercaya?

Nasional
Mencari Pemimpin Pragmatis, Pluralis, dan Revisionis

Mencari Pemimpin Pragmatis, Pluralis, dan Revisionis

Nasional
Keputusan Jokowi Pilih Yudo sebagai Calon Panglima TNI Dinilai Masuk Akal

Keputusan Jokowi Pilih Yudo sebagai Calon Panglima TNI Dinilai Masuk Akal

Nasional
KSAL Yudo Margono Disebut Kantongi Restu Andika Perkasa untuk Maju Jadi Calon Panglima TNI

KSAL Yudo Margono Disebut Kantongi Restu Andika Perkasa untuk Maju Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sosok Istri Calon Panglima Laksamana Yudo Margono | Foto Ganjar dan Ridwan Kamil Usai Pidato Jokowi

[POPULER NASIONAL] Sosok Istri Calon Panglima Laksamana Yudo Margono | Foto Ganjar dan Ridwan Kamil Usai Pidato Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.