Survei Indo Barometer: 65,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-JK

Kompas.com - 22/05/2018, 15:10 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla Laily Rachev/Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla

JAKARTA, KOMPAS.com — Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK mencapai 65,1 persen.

Sementara yang menyatakan kurang atau tidak puas sama sekali sebesar 32 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 2,9 persen.

Hal itu terungkap dari survei yang dilakukan Indo Barometer yang dilakukan sejak 15 hingga 22 April 2018 di 34 provinsi di Indonesia. Survei ini melibatkan 1.200 responden dengan metode penarikan sampel multistage random sampling.

Baca juga: Survei Indikator: 70 Persen Warga Jateng Puas dengan Kinerja Jokowi

 

Adapun responden survei merupakan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih pada saat survei dilakukan.

"Dari evaluasi kinerja pemerintahan secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi adalah 68,6 persen. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden sebesar 61,2 persen," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam rilis Survei Nasional Evaluasi 3,5 Tahun Joko Widodo-Jusuf Kalla: Quo Vadis Nawacita? di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dari catatan Indo Barometer, tren kepuasan terhadap keduanya mengalami fluktuasi sejak Maret 2015 hingga April 2018. Tren kepuasan terhadap Jokowi dan Jusuf Kalla sempat menurun pada September 2015 dan Januari 2015.

Baca juga: Survei Indikator: Hampir 50 Persen Warga Jateng Pilih Jokowi dalam Pilpres

Qodari memaparkan ada lima alasan utama publik menyatakan puas akan kinerja Jokowi-JK, yaitu pembangunan infrastruktur meningkat sebesar 29,7 persen, banyak pencapaian sebesar 18,1 persen, bantuan bagi rakyat kecil sebesar 13,8 persen, kinerja baik sebesar 8,7 persen, dan kebijakan tegas sebesar 5 persen.

"Sementara alasan utama publik menyatakan enggak puas adalah harga sembako belum stabil 19,1 persen, lapangan kerja masih terbatas 12,2 persen, banyak tenaga kerja China 10,3 persen," kata dia.

Selain itu, terdapat pula alasan ketidakpuasan berupa kemiskinan dan kesenjangan sebesar 8 persen dan masih banyak korupsi 6,9 persen.

Baca juga: Survei: Ekonomi Masih Jadi Masalah, tapi Masyarakat Puas atas Demokrasi

Qodari juga menjelaskan, secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja para menteri di pemerintahan Jokowi-JK mencapai 58,6 persen.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

Nasional
TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

Nasional
Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Nasional
Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Nasional
Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Nasional
Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Nasional
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Nasional
Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Nasional
Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Nasional
Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Nasional
Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Nasional
Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Nasional
Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X