Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indo Barometer: 65,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-JK

Kompas.com - 22/05/2018, 15:10 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK mencapai 65,1 persen.

Sementara yang menyatakan kurang atau tidak puas sama sekali sebesar 32 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 2,9 persen.

Hal itu terungkap dari survei yang dilakukan Indo Barometer yang dilakukan sejak 15 hingga 22 April 2018 di 34 provinsi di Indonesia. Survei ini melibatkan 1.200 responden dengan metode penarikan sampel multistage random sampling.

Baca juga: Survei Indikator: 70 Persen Warga Jateng Puas dengan Kinerja Jokowi

 

Adapun responden survei merupakan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih pada saat survei dilakukan.

"Dari evaluasi kinerja pemerintahan secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi adalah 68,6 persen. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden sebesar 61,2 persen," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam rilis Survei Nasional Evaluasi 3,5 Tahun Joko Widodo-Jusuf Kalla: Quo Vadis Nawacita? di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Dari catatan Indo Barometer, tren kepuasan terhadap keduanya mengalami fluktuasi sejak Maret 2015 hingga April 2018. Tren kepuasan terhadap Jokowi dan Jusuf Kalla sempat menurun pada September 2015 dan Januari 2015.

Baca juga: Survei Indikator: Hampir 50 Persen Warga Jateng Pilih Jokowi dalam Pilpres

Qodari memaparkan ada lima alasan utama publik menyatakan puas akan kinerja Jokowi-JK, yaitu pembangunan infrastruktur meningkat sebesar 29,7 persen, banyak pencapaian sebesar 18,1 persen, bantuan bagi rakyat kecil sebesar 13,8 persen, kinerja baik sebesar 8,7 persen, dan kebijakan tegas sebesar 5 persen.

"Sementara alasan utama publik menyatakan enggak puas adalah harga sembako belum stabil 19,1 persen, lapangan kerja masih terbatas 12,2 persen, banyak tenaga kerja China 10,3 persen," kata dia.

Selain itu, terdapat pula alasan ketidakpuasan berupa kemiskinan dan kesenjangan sebesar 8 persen dan masih banyak korupsi 6,9 persen.

Baca juga: Survei: Ekonomi Masih Jadi Masalah, tapi Masyarakat Puas atas Demokrasi

Qodari juga menjelaskan, secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja para menteri di pemerintahan Jokowi-JK mencapai 58,6 persen.

Sementara masyarakat yang menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali sebesar 34,2 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 9,1 persen.

Di sisi lain, Qodari mengungkapkan fenomena menarik terkait kesadaran publik akan agenda Nawacita Jokowi-JK. Dalam survei, publik yang mengetahui agenda Nawacita Jokowi-JK sebesar 37,6 persen.

Baca juga: Bantah Sejumlah Lembaga Survei, Waketum Gerindra Sebut Elektabilitas Jokowi Justru Turun Tajam

Sementara yang tidak mengetahui atau mendengar agenda tersebut mencapai 58,2 persen dan tidak menjawab sebesar 4,2 persen.

"Kita bertanya dulu apakah pernah mendengar atau mengetahui program tersebut, ternyata yang mengetahui lebih sedikit daripada yang tidak mengetahui. Sosialisasi Nawacita ternyata kurang," kata dia.

Survei ini memiliki margin of error sebesar 2,83 persen (hasil survei bisa bertambah atau berkurang 2,83 persen) pada tingkat kepercayaan 95 persen. Qodari menyebutkan survei dibiayai secara mandiri.

Kompas TV Survei yang dikeluarkan CSIS atau Centre for Strategic and International Studies dilakukan pada 23-30 Agustus 2017.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com