Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar: Impor Beras Tak Sejalan dengan Nawacita Jokowi

Kompas.com - 12/01/2018, 19:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengkritik kebijakan impor beras 500.000 ton yang diambil oleh Kementerian Perdagangan.

"Kebijakan impor yang dilakukan Mendag akan semakin menyengsarakan petani dan tidak sejalan dengan nawacita presiden Joko Widodo," kata Firman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/1/2018).

Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar ini menilai, impor beras tersebut terlambat dan dipaksakan. Sebab, Oktober adalah musim tanam dan Januari sudah panen raya yang puncaknya pada bulan Febuari.

Dari data yang didapatnya, Firman menegaskan bahwa surplus beras sudah dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan. Per Januari 2018 stok beras masih ada dimana-mana. Bahkan harga beras menjelang natal tahun baru juga dapat terkendali.

Baca juga : Jalan Panjang Mendag Keluarkan Kebijakan Impor Beras

Sebagai anggota Komisi IV DPR, Firman mengaku selalu melakukan koordinasi dan monitoring baik ditingkat pasar dan petani.

Firman juga mengaku sudah melakukan klarifikasi ke Menteri Pertanian Amran Sulaiman, apakah benar akan terjadi kekurangan stok beras.

"Dan pernyataan kementan bahwa stok pangan nasional lebih dari cukup. Bahkan dijelaskan bahwa pada bulan Januari dan puncaknya Februari akan terjadi panen raya di wilayah tertentu," kata Firman.

Baca juga : Kemendag Benarkan Indonesia Tidak Lagi Impor Beras

Firman mengatakan, kebijakan impor ini jelas bertentangan dengan UU Pangan. Harusnya, impor baru dilakukan apabila produk nasional tidak cukup. Itu pun harus dapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian.

"Kejanggalan berikutnya adalah kebijakan diambil setelah melakukan rapat dengan para pelaku dagang tengkulak. Padahal semua kita tahu bahwa mafia pangan selama ini adalah mereka-mereka juga," kata Firman.

Seharusnya, menurut Firman, Mendag harus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian lebih dulu bukan dengan pelaku dagang. Oleh karena itu, Firman sangat kecewa dan mengecam keras kebijakan Mendag Enggartiasto Lukita ini.

"Ini memalukan menunjukkan bahwa tidak profesional," ujarnya.

Kompas TV Operasi pasar sementara ditempuh untuk menstabilkan harga beras.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com