Komnas HAM Sebut TNI Belum Sepenuhnya Diperlukan untuk Berantas Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, pelibatan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI untuk memberantas terorisme di Tanah Air belum sepenuhnya diperlukan.

"Saya tidak ngomong kualitas kebiadabannya, tetapi ini kualitas ancamannya," kata Anam dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5/2018).

Menurut Anam, dalam kondisi seperti saat ini, penanganan terorisme di dalam negeri cukup ditangani oleh kepolisian. 

Baca juga: Soal Pro-Kontra Payung Hukum Koopsusgab, Ini Penjelasan Moeldoko

"Kalau itu cukup dengan polisi, ngapain kita ribut-ribut pakai Koopsusgab," ujarnya. 

Anam mengatakan, sejak dulu Komnas HAM mendorong TNI bekerja profesional. Oleh karena itu, saat ini semestinya TNI justru tidak ditarik-tarik menangani terorisme.

"Ayo kita rumuskan, kita kasih kehormatan kepada mereka untuk menangani terorisme yang skalanya tinggi. Kalau masih skalanya rendah cukup (ditangani) polisi," ujar Anam. 

Baca juga: Moeldoko: Kapolri Minta Bantuan Koopsusgab TNI, Mainkan...

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membenarkan bahwa saat ini pemerintah dalam proses mengaktifkan kembali Koopsusgab TNI.

Presiden menegaskan bahwa pengaktifan kembali Koopsusgab TNI itu demi memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia dari para pelaku teror.

Meski demikian, Jokowi menegaskan Koopsusgab TNI itu nantinya baru turun tangan dalam situasi kegentingan tertentu.

Baca juga: Wiranto Jamin Koopsusgab TNI Tak Akan Buat Militer Jadi Eksesif

Para personel TNI terlatih itu berasal dari sejumlah satuan elite matra darat, laut dan udara dipanggil secara khusus untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme.

Diketahui, Koopsusgab dibentuk saat Moeldoko menjabat sebagai Panglima TNI pada Juni 2015. Namun, beberapa waktu kemudian dibekukan.