Wiranto Jamin Koopsusgab TNI Tak Akan Buat Militer Jadi Eksesif

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta semua pihak tak khawatir dengan wacana pemerintah mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI.

"Saya jamin militer dengan itu tidak akan, katakanlah, ekseksif. Tidak akan militer menjadi superpower lagi. Tidak mungkin militer kembali lagi ke zaman era dulu," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Baca juga: Fadli Zon Minta Pembentukan Koopsusgab TNI Tunggu Revisi UU Antiterorisme

Wiranto menegaskan, peran Koopsusgab TNI hanya sebatas memperkuat operasi Kepolisian agar maksimal dalam melawan aksi terorisme di Tanah Air.

"Jadi jangan kuatir soal (Koopsusgab TNI). Nanti bentuknya BKO (bawah kendali operasi), perbantuan," kata Wiranto.

Apalagi, kata Wiranto, penanganan persoalan di dalam negeri harus ditangani secara total baik Polri maupun TNI serta semua komponen bangsa lainnya.

"Melawan teroris ini harus total yah, mereka itu tidak kenal batas negara, tidak kenal regulasi, seenaknya mereka," kata dia.

Baca juga: Jokowi Akui Koopsusgab TNI Diaktifkan Kembali, tapi Diturunkan di Saat Genting

"Kalau begitu kepolisian aja deh, enggak bisa, tapi total. Total berarti aparat TNI juga harus kita libatkan," terang Wiranto.

Terpisah, Presiden Joko Widodo membenarkan bahwa saat ini pemerintah dalam proses mengaktifkan kembali Koopsusgab TNI.

Presiden menegaskan bahwa pengaktifan kembali Koopsusgab TNI itu demi memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia dari para pelaku teror.

Baca juga: Ketua DPR Dukung Jokowi Aktifkan Koopsusgab TNI

Meski demikian, Jokowi menegaskan Koopsusgab TNI itu nantinya baru turun tangan dalam situasi kegentingan tertentu.

Para personel TNI terlatih itu berasal dari sejumlah satuan elite matra darat, laut dan udara dipanggil secara khusus untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme.

Diketahui, pertama kali, Koopsusgab dibentuk saat Moeldoko menjabat sebagai Panglima TNI pada Juni 2015. Namun, beberapa waktu kemudian dibekukan.