Survei LSI: Kasus Korupsi E-KTP dan Setya Novanto Buat Golkar Stagnan

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar masih ada di posisi kedua di bawah PDI-P dalam hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Mei 2018. Peringkat ini turun dari survei lembaga yang sama pada Januari 2018 yang sebesar 15,5 persen.

Menurut peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, tak beranjaknya elektabilitas Partai Golkar diakibatkan kasus korupsi e-KTP yang menjerat mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

"Golkar urutan kedua, belum bisa menyalip PDI-P karena kasus pengadilan Setya Novanto," ujar Ardian, saat memaparkan hasil survei di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Selasa (7/5/2018).

Hingga saat ini tutur Ardian, masyarakat masih mengaitkan kasus Setya Novanto dengan Parai Golkar. Kasus tersebut juga memiliki dampak bagi keterpilihan partai berlambang beringin itu.

Baca juga: Elektabilitas Disalip Gerindra, Golkar Sebut Kompetisi Makin Berat

Berdasarkan survei LSI Denny JA, sebanyak 5,3 persen pemilih Golkar yang mengikuti pengadilan Setya Novanto menyatakan tidak akan memilih Partai Golkar. Sementara, 84,5 persen menyatakan tetap memilih dan 10,2 persen tidak menjawab.

Meski begitu, elektabilitas Partai Golkar masih di kisaran 15 persen. Hal ini, menurut Ardian, karena Partai Golkar masih dikenal dengan program-programnya.

Program itu yakni sembako murah, lapangan kerja tersedia, rumah terjangkau hingga teknologi untuk keadilan dan kesejahteraan.

"Jadi jawaban kenapa Golkar masih bisa bertahan di urutan kedua karena Golkar karena memiliki empat program unggulan ini. Namun tingkat pengenalan program ini kurang dari 15 persen," kata Ardian.

Baca juga: Survei "Kompas": Elektabilitas PDI-P, Gerindra, dan Golkar Teratas

Survei LSI Denny JA dilakukan dengan wawancara tatap muka 1.200 responden menggunakan kuesioner pada 28 April - 5 Mei 2018.

Metode sampling-nya yakni multistage random sampling. Sementara itu margin of error plus minus 2,9 persen.